INDOPOSCO.ID — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendukung langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan negara, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengamanan wilayah dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Pemerintah saat ini tengah mendorong berbagai program pembangunan, termasuk rehabilitasi 15 ribu rumah tidak layak huni serta pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan di kawasan perbatasan.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai kawasan perbatasan harus dipandang sebagai beranda depan negara yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi kedaulatan maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pengelolaan perbatasan harus dilakukan secara menyeluruh. Aspek keamanan memang penting untuk menjaga kedaulatan negara, namun kesejahteraan masyarakat perbatasan juga harus menjadi prioritas utama agar masyarakat merasakan langsung kehadiran negara,” ujar kepada wartawan, dikutip kamis (21/5/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menyoroti masih besarnya tantangan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung di wilayah Kalimantan yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Selain persoalan infrastruktur, wilayah perbatasan juga dinilai rawan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara, mulai dari penyelundupan narkotika, perdagangan ilegal, hingga aktivitas ekonomi nonformal yang berpotensi merugikan negara.
Karena itu, pria yang akrab disapa Aher menilai langkah pemerintah melalui BNPP dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan merupakan kebijakan strategis yang harus terus dikawal bersama.
“Pembangunan perbatasan harus berorientasi pada manusia. Ketika rumah layak, pendidikan tersedia, layanan kesehatan mudah diakses, dan konektivitas infrastruktur membaik, maka masyarakat kita di wilayah perbatasan akan semakin kuat menjaga wilayah NKRI,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga legislatif agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang maju, aman, mandiri, dan bermartabat.
“Perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Karena itu pembangunan di kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat di wilayah terluar mendapatkan hak pembangunan yang setara dan berkeadilan,” pungkas Aher. (dil)
