INDOPOSCO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendorong pencapaian target swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi 8 persen 2025. Salah satunya melalui subsektor perikanan budi daya, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) yaitu mengembangkan budi daya air laut, tawar, payau yang berkelanjutan.
DJPB terus mengimplementasikan program ekonomi biru yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Sakti Wahyu Trenggono dengan menempatkan kepentingan ekologi sebagai panglima yaitu melalui program modeling pada 5 komoditas unggulan ekspor yaitu udang, tilapia, rumput laut, lobster dan kepiting.
Kinerja sektor perikanan budi daya menorehkan catatan positif di tahun 2024 lalu. Program-program ekonomi biru Menteri Sakti Wahyu Trenggono berhasil meningkatkan produksi perikanan budi daya sebesar 13,64% dari tahun sebelumnya, khususnya untuk lima komoditas unggulan ekspor di antaranya udang, rumput laut, dan nila salin.
Tahun 2024, total produksi ikan hasil budi daya mencapai 6,37 juta ton, meningkat 13,64% dari tahun sebelumnya. Sedangkan produksi rumput laut mencapai 10,80 juta ton, meningkat sebesar 10,82% dari tahun sebelumnya.
Kenaikan produksi tersebut diikuti tren positif peningkatan nilai rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547 atau meningkat sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di beberapa daerah.
“Ini artinya ada pertumbuhan perekonomian. Kondisi ini memperlihatkan upaya KKP telah melampaui dari tahun sebelumnya dalam mengimplementasikan salah satu pilar kebijakan ekonomi biru, yaitu mengembangkan budi daya air laut, tawar, payau yang berkelanjutan,” papar Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu.
Selain itu, upaya DJPB dalam peningkatan produksi perikanan budi adaya yaitu melalui program kampung perikanan budi daya (KPB) yang dilakukan melalui bisnis model pembangunan terintegrasi dari hulu on farm hingga hilir. Serta rencana program revitalisasi tambak idle di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa akan dimulai tahun 2025. Pada tahap awal, revitalisasi akan dilaksanakan di wilayah Jawa Barat (Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu).
Pembangunan modeling mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan serta mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal. Diharapkan dari program pembangunan modeling Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan peningkatan PNBP. Harapan yang sama dari Pembangunan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat.
Modeling budi daya rumput laut selain telah terbangun di Wakatobi. Saat ini, KKP juga tengah dalam program pembangunan modeling rumput laut di Maluku Tenggara dan Rote Ndao. Pembangunan modeling budi daya lobster di Batam juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan peningkatan PNBP.
Terakhir, pembangunan modeling budi daya kepiting yang baru selesai pembangunannya di Pasuruan Jawa Timur.
KKP memastikan program revitalisasi tambak akan mengedepankan kelestarian ekologi dengan menekankan sistem budi daya berkelanjutan. Nantinya akan dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah dan juga vegetasi di luaran tambak yang berfungsi sebagai filter agar air yang dialirkan kembali ke laut tidak mencemari lingkungan.
Pada tahun 2024 subsektor perikanan budi daya mencapai tren positif, nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547,- atau meningkat sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di beberapa daerah.
Selain itu Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Desember 2024, perolehan PNBP sektor perikanan budi daya mencapai Rp 110,37 miliar, atau melebihi dari target yang sudah ditetapkan.
Perolehan PNBP ini merupakan akumulasi dari PNBP Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 87,09 miliar dan Satuan Kerja Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp 23,28 miliar.
“Upaya menggenjot produksi perikanan budi daya sudah menjadi keharusan KKP dalam mendukung pencapaian target swasembada pangan,” tutupnya. (*)
