INDOPOSCO.ID – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan, empat pesan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks mengurus organisasi di Kementerian P2MI. Terutama terkait pengelolaan anggaran. Pertama, penggunaan anggaran harus mampu menyerap tenaga kerja.
“Yang pertama, anggaran harus berorientasi pada pembukaan lapangan kerja,” kata Karding usai melantik sejumlah pejabat eselon I di Kantor Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
Kedua, penggunaan anggaran harus berorientasi pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM). Serta, menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung proses pengolahan sumber daya energi mentah menjadi produk yang siap digunakan.
“Yang ketiga, anggaran harus berorientasi pada tercapainya swasembada pangan dan hilirisasi energi,” jelas Karding.
Pihaknya juga akan mendorong reformasi digital. Termasuk memperkuat sistem satu pintu atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk urusan administrasi PMI.
“Yang keempat adalah anggaran harus diupayakan mengarah pada penciptaan terobosan-terobosan baru yang bersifat teknologi. Itu yang kami sampaikan sebagai amanah,” imbuh Karding.
Pelantikan tersebut dilakukan seiring peningkatan nomenklatur lembaga pemerintahan yang sebelumnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi KP2MI.
Ada tujuh pejabat eselon I yang akan mengisi kursi direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan staf ahli. Mereka adalah Dwi Setiawan Susanto sebagai Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Anhas sebagai Direktur Jenderal Penempatan.
Rinardi sebagai Direktur Jenderal Perlindungan, Muh Fachri sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan, Irjen Ketut Suardana sebagai Inspektur Jenderal, Prof Moch Chotib sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, dan Agustinus Gatot Hermawan sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga. (dan)
