INDOPOS.CO.ID – Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa penyelenggaraan mudik gratis harus didasarkan pada fakta di lapangan, bukan sekadar angka survei, agar program tepat sasaran.
“Keselamatan transportasi wisata, terutama selama Nataru, harus menjadi fokus utama. Pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 110,67 juta orang, dengan Pulau Jawa sebagai tujuan utama,” katanya kepada INDOPOSCO.ID pada Minggu (8/12/2024).
Menurutnya, pengelolaan transportasi, termasuk di pelabuhan Merak-Bakauheni, harus lebih terstruktur, dengan pemisahan kendaraan dan penerapan sistem penundaan yang tegas.
Pemda perlu lebih responsif terhadap kebutuhan transportasi umum untuk sektor pariwisata, bukan hanya memperluas lahan parkir, guna mengatasi kemacetan menuju lokasi wisata dengan angkutan umum yang efisien.
“Keamanan transportasi di daerah rawan longsor juga perlu diawasi, termasuk di jalur kereta api,” ujarnya.
Ia pun menekankan, program mudik gratis sepeda motor saat Nataru perlu dievaluasi mengingat tingginya kepemilikan sepeda motor.
“Pengadaan bus gratis di luar Jawa, seperti Lampung, lebih efektif untuk mengurangi kemacetan dan memastikan pemerataan akses transportasi,” tukasnya.
Selain itu, keselamatan transportasi wisata harus diprioritaskan sesuai pedoman Kementerian Pariwisata, dengan memastikan izin resmi, pemeriksaan rutin, dan standar keselamatan terpenuhi.
Lanjutnya, Pemda dan asosiasi harus mengawasi implementasi standar keselamatan transportasi wisata.
“Keberhasilan Nataru 2024/2025 akan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi Musim Mudik Lebaran 2025,” pungkasnya. (fer)
