INDOPOSCO.ID – Persoalan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Ancol, Jakarta Utara, terus disorot.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyoroti penataan ini karena dinilai belum berpihak kepada kepentingan PKL.
Politikus NasDem ini pun menyatakan bahwa Komisi B tengah mendalami isu penataan PKL di Kawasan Wisata Ancol, Jakarta Utara.
“Kami akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ancol untuk melihat langsung kondisi teman-teman PKL yang aspirasinya perlu kita perjuangkan,” katanya kepada INDOPOS.CO.ID ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Menurutnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta telah menerima keterangan dari manajemen Ancol terkait program penataan PKL yang belum mencapai kesepakatan, dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta.
“Sudah kami tegaskan agar hak-hak para PKL tidak dirugikan dan mereka harus dirangkul sebaik mungkin,” ujar Nova.
Lanjut Nova, masalah ini tak hanya sekadar penataan fisik kawasan wisata, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi banyak orang yang bergantung pada area wisata tersebut.
“Ancol adalah kawasan milik publik, bukan hanya sekadar destinasi wisata, tetapi juga tempat mencari nafkah bagi banyak warga. Kami tegaskan, jangan sampai hak-hak PKL terabaikan dalam kebijakan penataan ini,” tandas Nova.
Nova pun menambahkan, Komisi B telah menerima keterangan dari pihak manajemen Ancol, namun Nova menilai bahwa sampai saat ini belum ada titik temu yang konkret.
“Komisi B berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan ini agar PKL tidak kehilangan mata pencaharian mereka,” pungkasnya. (fer)
