• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

Mardani Kritik Akhir Pemerintahan Jokowi Buntut Aksi Pembubaran Diskusi Aktivis

Juni Armanto Editor Juni Armanto
Selasa, 1 Oktober 2024 - 03:33
in Headline
mardani

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Foto: dok. DPR

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Anggota komisi II DPR RI yang juga ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa pembubaran paksa oleh sekelompok massa terhadap kegiatan diskusi yang dilakukan oleh aktivis menjadi citra buruk di penghujung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir pada 20 Oktober nanti.

Menururtnya, berpendapat dan berbicara merupakan salah satu prinsip demokrasi yang telah dilindungi oleh konstitusi haruslah dihormati.

BacaJuga:

Harga Minyak Goreng Fluktuatif di 207 Daerah, Pemerintah Didesak Segera Intervensi

Ragam Busana Adat Daerah Warnai Kemeriahan Peringatan Hari Kartini 2026 di Permatahati

Pengamat Soroti Eskalasi AS-Iran, IMF Soroti Ruang Fiskal RI

“Bagi saya ini citra yang sangat buruk di penghujung pemerintahan Jokowi. Dimana pemerintahan saat ini sudah mengagungkan sebagai salah satu negara dengan pesta demokrasi terbaik,” kata Mardani saat dihubungi Indopos.co.id, Senin (30/9/2024).

Ia menegaskan, seharusnya Presiden Jokowi sudah memberikan pengarahan kepada aparat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai tindakan anarkis dari kelompok masyarakat yang berbeda pendapat, baik yang pro maupun kontra dengan pemerintahan.

“Kritik dan perbedaan itu hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. Bahkan kritik dari masyarakat itu menyehatkan, seperti obat. Dan di sinilah peran aparat keamanan turut memberikan perlakuan yang sama kepada semua anak bangsa,” cetusnya.

Terkait dengan sudah ditangkapnya dua orang kordinator dari massa pembubar kegiatan di Kemang, Jakarta Selatan, Mardani pun meminta agar aparat kepolisian tidak berhenti pada tersangka tersebut, melainkan harus diusut otak penggerak dari aksi massa anarkis tersebut.

“Saya kira harus diungkap dalang atau master mind dari aksi kelompok itu. Hal ini jangan dianggap sepele. Karena ini bisa terus terjadi di kemudian hari yang dapat merusak proses demokrasi di negeri ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mardani juga menegaskan bahwa kejadian itu menjadi pelajaran bagi pemerintahan Prabowo Subianto agar tidak alergi atas kritik yang disampaikan masyarakat atau civil society.

“Tentunya pemerintahan ke depan jangan tipis kupingnya. Sekali lagi berpendapat dan berbicara merupakan salah satu prinsip demokrasi yang telah dilindungi oleh konstitusi,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui terjadi aksi anarkis dalam pembubaran kegiatan diskusi di Hotel Grand Kemang yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA), Sabtu (28/9/2024).

Selain itu, aksi damai Global Climate Strike atau Jeda Iklim Global yang digelar di Taman Menteng, Jakarta, pada Jumat (27/9/2204), dinodai oleh aksi intimidasi premanisme. (dil)

Tags: DPRJokowipks

Berita Terkait.

minyak
Headline

Harga Minyak Goreng Fluktuatif di 207 Daerah, Pemerintah Didesak Segera Intervensi

Selasa, 21 April 2026 - 12:32
kartinian
Headline

Ragam Busana Adat Daerah Warnai Kemeriahan Peringatan Hari Kartini 2026 di Permatahati

Selasa, 21 April 2026 - 10:30
kolase bendera
Headline

Pengamat Soroti Eskalasi AS-Iran, IMF Soroti Ruang Fiskal RI

Selasa, 21 April 2026 - 09:18
KPK Bidik Praktik Kecurangan di Pasar Modal
Headline

KPK Bidik Praktik Kecurangan di Pasar Modal

Senin, 20 April 2026 - 22:16
amin
Headline

Kerugian Capai Rp9,1 Triliun, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Scamming Digital

Senin, 20 April 2026 - 15:46
Pertamina
Headline

House of Representatives Urges Non-Subsidized Fuel Price Hike Not to Burden Public

Senin, 20 April 2026 - 08:36

BERITA POPULER

  • pemain-Semen-Padang

    Semen Padang vs Persijap: Krisis Pemain, Kedalaman Skuad Kabau Sirah Diuji

    1201 shares
    Share 480 Tweet 300
  • Isu Lengser hingga Gibran Diseret, Pengamat Buka Peta Ancaman Prabowo

    869 shares
    Share 348 Tweet 217
  • Industri Sawit Perkuat Komitmen Keberlanjutan, Sinergi dengan BPDP Diperkuat

    758 shares
    Share 303 Tweet 190
  • Catat Tanggalnya! Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Siap Dibagikan untuk Pemegang Saham

    735 shares
    Share 294 Tweet 184
  • Ragam Busana Adat Daerah Warnai Kemeriahan Peringatan Hari Kartini 2026 di Permatahati

    711 shares
    Share 284 Tweet 178
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.