INDOPOSCO.ID – Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berharap kepada para Penjabat kepala daerah,baik itu Penjabat (Pj) Gubernur maupun Pj Bupati dan Pj Wali Kota, untuk berhati hati dan bijak dalam menggunakan diksi dan narasi dalam memberikan arahan kepada aparaturnya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.
“Dalam pilkada serentak itu Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota itu posisinya sangat strategis dan menentukan, karena dia memiliki kebijakan maka dari itu harus bijaksana dan ekstra hati hati untuk meletakan posisi jabatannya dan harus pandai memilih diksi dan narasi,” ujar Adib yang juga akademisi dan direktur KPN ini kepada indopos.co.id, Jumat (27/9/2024).
Ia juga meminta kepada Pj bupati Lebak yang memilih diksi dan narasi ‘Perubahan’ kepada para aparaturnya dalam memilih calon pemimpin yang menjadi jargon salah satu paslon, patut dicurigai adanya dugaan keberpihakan kepada salah satu paslon.
“Pj Bupati Lebak harus bijak dalam memilih diksi dan narasi, seperti kata ‘Perubahan’ yang menjadi jargon salah satu paslon, tentu orang akan berpikir adanya dugaan keberpihakan dari Pj Bupati, meski Pj Bupati itu netral dalam pilkada,” cetus Adib.
“Karena jargon ‘Perubahan’ itu dipakai oleh salah satu Paslon, jadi sangat lazim publik mengasumsikan jika Pj bupati tidak netral dan ada keberpihakan,” sambungnya
Adib menambahkan, dari begitu banyak persoalan Pj kepala daerah di Indonesia yang diduga bermasalah, salah satunya adalah Pj Bupati Lebak yang menggunakaan diksi ‘Perubahan’ kepada para aparaturnya. “Mendagri harus segera mengambil tindakan tegas dengan mengevaluasi para Pj yang diduga tidak netral,” tegasnya.
Adib mengatakan, ketika ada asumsi ketidaknetralan dari seorang Pj kepala daerah, daripada menjadi polemik di tengah masyarakat yang cenderung membuat situasi tidak kondusif menjelang pelaksanaan pilkada serentak, sebaiknya Kemendagri membuat sebuah evaluasi.
“Inilah yang selama ini saya kritisi, ketika pilkada serentak ini banyak Pj kepala daerah yang di drive dan diturunkan dari pejabat pejabat Kemendagri dan Kementerian lain, serta pejabat Pemprov yang tidak memiliki ‘kompetensi’ dan tidak terbiasa memimpin sebuah lembaga besar, maka ketika dia diberikan kewenangan memimpin sebuah provinsi dan kabupaten/kota terlihat gagap dan power syndrom,” tandas Adib
Sementara Penjabat (Pj) Bupati Lebak Gunawan Rusminto yang dikonfirmasi membantah adanya isu yang beredar jika dirinya cawe-cawe dan keberpihakan dirinya kepada salah satu paslon di Pilkada Lebak 2024 ini.
Dia menegaskan, tegak lurus dalam mengawal pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. “Kata siapa dan informasi dari mana, nggak betul itu,” tegas Gunawan
Ia beralasan, pengarahan untuk memilih calon pemimpin yang membawa perubahan adalah, karena siapapun nanti yang jadi bupatinya pasti akan membawa perubahan .”Siapapun nanti yang jadi pemimpinnya pasti akan membawa perubahan kan,” kilah Gunawan.
Ketika disinggung alasan pengumpulan Handphone para ASN saat pertemuan tertutup, Gunawan mengatakan agar para ASN fokus dan tidak main handphone dan terima telepon saat berlangsungnya pertemuan tersebut.” Biar fokus gak pada main HP dan terima telepon.” kilahnya lagi. (yas)
