INDOPOSCO.ID – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-undang (UU). APBN bernilai Rp3.621 triliun tersebut akan dieksekusi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sidang yang berlangsung pada Kamis (19/9/2024) pagi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus dan dihadiri oleh 48 anggota. Sebanyak 260 anggota izin tidak menghadiri sidang.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui? Terima kasih,” tanya Lodewijk kepada para anggota DPR lain seraya mengetok palu sidang.
Sementara dari pihak pemerintah, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran. Dalam paparannya, pemerintah menjelaskan asumsi Makro dalam RAPBN 2025:
Pertumbuhan ekonomi 5,2%
Inflasi 2,5%
Kurs Rp16.000/US$
SBN 10 Tahun 7%
Indonesian Crude Price (ICP) US$ 82 per barel
Lifting minyak 605.000 barel per hari
Lifting gas 1,005 juta boepd
Tingkat Kemiskinan 7-8%
Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0
Gini Rasio 0,379-0,382
Tingkat Pengangguran 4,5-5%
Indeks Modal Manusia 0,56
Nilai Tukar Petani 115-120
Nilai Tukar Nelayan 105-108
Sementara Postur APBN
Pendapatan Negara Rp 3.006,12 triliun
Penerimaan Pajak Rp 2.189,30 triliun
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.
Penerimaan Bea Cukai Rp 301,6 triliun
Belanja negara Rp 3.621,31 triliun
Belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun
Belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun
Belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun
Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.
Keseimbangan primer Rp 633,31 triliun
Defisit Rp 616,86 triliun atau 2,53% terhadap PDB. (dil)
