INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa pemerintah, melalui kementerian dan lembaga negara, diminta untuk bersinergi dengan perusahaan media yang telah terdaftar dan terverifikasi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ninik dalam diskusi yang membahas tentang perlindungan hukum bagi jurnalis dari tindak kekerasan dan intimidasi selama peliputan, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung.
“Beberapa hari yang lalu, saya telah mengajukan proposal mengenai sinergi tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran. Hal ini bertujuan agar kementerian dan lembaga dapat memanfaatkan kesempatan untuk memasang iklan mereka melalui perusahaan media yang telah terverifikasi,” katanya kepada wartawan Rabu (24/7/2024).
Menurutnya, dengan menjalin sinergi dengan perusahaan media, langkah ini berdampak positif terhadap stabilitas keuangan dan efektivitas operasional perusahaan media tersebut.
“Jadi kementerian dan lembaga jangan pasang iklan di platformnya saja, kepada perusahaan media juga dong,” ujarnya.
Ninik juga menambahkan bahwa Dewan Pers mencatat banyak perusahaan media yang telah menghentikan operasionalnya.
“Sudah sangat banyak laporan-laporan perusahaan media yang tutup,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengadakan diskusi dengan Dewan Pers dan sejumlah awak media.
Dalam diskusi ini, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan laporan mengenai kekerasan terhadap jurnalis.
Sejak Januari hingga Juni 2024, Ninik menyatakan telah menerima 28 laporan kekerasan terhadap jurnalis.
Ia mengungkapkan bahwa jenis kekerasan yang diterima sangat beragam. Ia juga berharap diskusi bersama aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejagung RI, dapat meningkatkan sinergi terutama dalam perlindungan terhadap jurnalis.
Ia mendukung agar proses penegakan hukum dapat terus dilakukan. (fer)
