INDOPOSCO.ID– Direktur Eksekutif Tanhana Dharma Mangruva (TDM) Institute, Anton Permana, menyiratkan dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah TNI dalam menegakkan hukum terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus perjudian di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
“Mari kita dukung TNI untuk mengungkap kasus ini secara terbuka dan transparan. Namun, perlu dicatat bahwa pihak yang melaporkan juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi fitnah dan penyebaran hoaks terhadap institusi TNI,” katanya kepada INDOPOS.CO.ID pada Rabu (3/7/2024).
Menurutnya, isu perjudian yang dilakukan oleh oknum TNI perlu dibuktikan agar informasi tersebut tidak menjadi rumor belaka.
Informasi tersebut harus diluruskan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, selain itu, kata dia, masyarakat diminta untuk melaporkan atau memberikan bukti akurat terkait adanya keterlibatan anggota TNI AD.
“Saya yakin TNI tetap bersama rakyat sebagai institusi yang dicintai rakyat. Terlebih lagi, Panglima saat ini sedang berusaha keras dengan slogannya untuk terus mengangkat TNI sebagai institusi terbaik yang mencintai rakyat,” ujarnya.
Anton pun menambahkan, setelah TNI melakukan revisi undang-undang. TNI juga dikenal sebagai salah satu institusi yang paling dipercaya oleh publik
“Artinya, isu ini sangat serius dan harus ditindaklanjuti dengan lapang dada, kepala dingin, serta penuh rasa tanggung jawab dan transparansi,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan melakukan penelusuran terkait kematian wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu.
Habiburokhman menyebut Komisi III DPR akan mengecek apakah kematian Sempurna Pasaribu berkaitan dengan pemberitaan yang dia liput.
“Kita mau cek dulu kebenaran informasinya, apakah benar ada kaitannya dengan pemberitaan, kerja-kerjanya, maka kami akan berkoordinasi, kami akan gali keterangan juga rekan-rekan kami di Sumatera Utara terkait hal tersebut,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan, sembari melakukan pengecekan, Komisi III juga menunggu informasi yang akurat dari masyarakat.
Dia juga menanti pihak keluarga untuk datang ke DPR dalam rangka melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
“Ada banyak waktu untuk RDPU. Jadi kawan-kawan tolong sampaikan pada keluarga korban, bagaimana caranya, misalnya apakah memungkinkan RDPU dengan kami di sini, kami tunggu,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan bahwa TNI AD senantiasa merespons setiap indikasi yang dilaporkan dan memverifikasi kebenaran informasi yang diterima.
“Kami terbuka dan sangat menghargai jika masyarakat dapat memberikan bukti keterlibatan oknum anggota TNI AD dalam pelanggaran hukum tersebut,” katanya kepada INDOPOS.CO.ID pada Selasa (2/7/2024).
Ia menegaskan, akan lebih baik jika disertai dengan bukti pendukung agar tidak sekadar menjadi rumor.
“Justru itu membantu tugas kami dalam penyelidikan masalah tersebut nantinya,” tegasnya.
Ia menyampaikan, TNI AD akan bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum yang terlibat dalam pelanggaran hukum.
“Jika benar terbukti, pasti akan kita proses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku,” jelasnya.
Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Dewan Pers hari ini, Tim Pencari Fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumut, yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, telah melakukan verifikasi dan pendalaman kasus kebakaran.
Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban memberitakan tentang perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, dan diduga kuat melibatkan oknum TNI. (fer)
