INDOPOSCO.ID – Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan Kejagung memastikan akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa Achsanul Qosasi (AQ).
Menurutnya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal pekan lalu.
“Benar. JPU sudah menyampaikan akta permintaan banding pada Selasa (25/6/2024) kemarin,” katanya dalam keterangan yang dikutip pada Kamis (27/6/2024).
Ia tidak merinci alasan JPU mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tipikor terhadap terdakwa Achsanul Qosasi.
“Namun, jika dibandingkan antara putusan dan tuntutan JPU terhadap mantan Auditor III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, memang ada ketidaksesuaian,” ujarnya.
Kata dia, JPU, saat membacakan tuntutan terhadap terdakwa Achsanul Qosasi di PN Tipikor Jakarta, meminta majelis hakim memvonisnya terbukti bersalah menerima uang sebesar 2,6 juta dolar AS atau setara Rp40 miliar untuk memanipulasi hasil audit dalam penggunaan anggaran pembangunan dan penyediaan infrastruktur 4.200 menara telekomunikasi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo.
JPU juga meminta majelis hakim tipikor menghukum Achsanul Qosasi selama 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
Namun, dalam putusannya, majelis hakim hanya menghukum Achsanul Qosasi dengan penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp250 juta.
Majelis hakim, dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan keringanan pidana terhadap Achsanul Qosasi diberikan karena sikapnya yang kooperatif dan sopan selama persidangan.
Hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa Achsanul Qosasi mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan uang Rp40 miliar tersebut kepada penyidik Jampidsus Kejagung.
Sebagai informasi, Achsanul Qosasi adalah salah satu dari belasan terdakwa yang dibawa ke pengadilan oleh Jampidsus Kejagung terkait kasus korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo yang merugikan negara sebesar Rp8,03 triliun sepanjang 2019-2022.
Dalam kasus yang sama, PN Tipikor juga menghukum Menkominfo Johnny Gerard Plate (JGP) selama 15 tahun penjara karena terbukti menerima uang korupsi sebesar Rp7,4 miliar.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Achmad Latief (AAL), menerima hukuman terberat dengan 17 tahun penjara. (fer)
