INDOPOSCO.ID – Penanganan kawasan perumahan secara terpadu merupakan salah satu program yang kini tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Salah satu lokasi kegiatan tersebut berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dimana Kementerian PUPR melibatkan sejumlah mitra kerja bidang perumahan seperti pemerintah daerah, sektor swasta, perbakan, perusahaan cat serta masyarakat sebagai penerima bantuan sehingga kawasan tersebut bebas dari rumah tidak layak huni.
“Salah satu hal penting dalam penanganan rumah tidak layak huni adalah bagaimana suatu daerah bisa ditangani secara tuntas dan terpadu. Kami ingin penanganan kawasan ini bisa dilaksanakan Kementerian PUPR melalui kolaborasi bersama mitra kerja dan masyarakat melalui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR saat melakukan peninjauan ke lokasi Kawasan Kolaborasi Rumah Swadaya di Desa Kedisan, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Rabu (22/5/2024).
Penanganan Kawasan Perumahan Secara Terpadu, imbuh Iwan, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023 lalu dengan menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKS) untuk 23 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Bali. Kegiatan Program BSPS di daerah tersebut juga masuk dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem (PKE) hasil kolaborasi peningkatan kualitas hunian serta Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU).
Berdasarkan data yang ada, sejumlah kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan antara lain kementerian PUPR menyalurkan dana stimulant Program BSPS untuk 23 unit RTLH, Pemerintah Provinsi Bali membangun gapura gerbang desa dan dua unit rumah, Pemerintah Kabupaten Bangli membangun jalan lingkungan, PT Pegadaian, PT Pelindo, Indonesia Power dan Bank BPD Bali melaksanakan perbaikan rumah beserta PSU, perusahaan cat Mowilex dan Propan melakukan finishing cat rumah, Bank BRI menyalurkan dana bantuan Program BSPS kepada masyarakat dan masyarakat ikut berswadaya membangun rumah secara bergotong royong.
“Program BSPS diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tujuan utama penyaluran Program BSPS adalah untuk menggerakkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun dan meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni, baik dari sisi keselamatan bangunan dan kesehatan penghuni seperti pencahayaan serta aliran udara dalam hunian,” terangnya.
Salah seorang warga Desa Kedisan selaku penerima Program BSPS, Ibu Durti mengaku sangat senang desanya bisa tuntas dari rumah tidak layak huni. Menurutnya kini rumah-rumah warga desa yang sebelumnya tidak layak huni kini sudah berubah menjadi lebih layak dan PSU yang dibangun juga baik dan berkualitas.
“Terima kasih kepada Kementerian PUPR yang sudah membantu rumah saya dan warga desa ini dari yang tadinya tidak layak huni menjadi lebih kuat dan layak huni,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV dan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bali. (srv)
