INDOPOSCO.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Provinsi Aceh mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi kendala investasi masuk ke provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
Kepala Kemenkeu Perwakilan Aceh Safuadi di Banda Aceh, Rabu (8/5/2024), mengatakan infrastruktur merupakan syarat paling utama untuk mendukung masuknya investasi ke suatu daerah, termasuk Provinsi Aceh.
“Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala dan menghambat investasi masuk ke Aceh. Infrastruktur ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Aceh jika ingin mendatangkan investasi,” kata Safuadi seperti dikutip Antara.
Safuadi mengatakan Provinsi Aceh memiliki potensi luar biasa, termasuk sumber daya alam. Potensi tersebut bisa dimanfaatkan dengan kehadiran investasi dari penanam modal dari luar Aceh.
Namun, keterbatasan infrastruktur tersebut membuat investor masih berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Aceh. Karena itu, dibutuhkan sikap tanggap dari pemerintah dalam menyikapi kendala infrastruktur untuk investasi tersebut.
“Kendala Infrastruktur penunjang investasi tersebut harus ditangani pemerintah daerah. Investor tidak mungkin memperbaiki infrastruktur secara sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah ” katanya.
Safuadi mencontoh pelabuhan laut untuk investasi produk ekspor dari Aceh. Pelabuhan kapal di Aceh hanya bisa mendukung kapal barang dengan kapasitas maksimal 30 ribu ton. Padahal, sekarang industri kapal barang menggunakan kapasitas 50 ribu ton.
“Kapasitas angkut yang besar ini memberikan keuntungan yang positif bagi investasi sebab, biaya operasionalnya sama dengan kapasitas 30 ribu ton, tetapi margin yang didapat lebih besar,” katanya.
Begitu juga dengan infrastruktur lainnya seperti jalan, masih ada jalan yang rusak, dan ketiadaan gudang penyimpanan yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam menyikapi keberadaan infrastruktur yang mendukung iklim investasi di Aceh.
“Selain Infrastruktur, penunjang investasi lainnya di Aceh juga masih terbatas, seperti industri jasa keuangan yang terbatas. Kendala-kendala ini harus segera diatasi apabila Aceh ingin memaksimalkan potensi investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat,” kata Safuad. (dam)
