INDOPOSCO.ID – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyatakan, barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertahan di dua pelabuhan masih harus menyelesaikan dokumen di perusahaan jasa titipan (PJT). Barang milik pekerja migran itu belum masuk pemeriksaan Bea Cukai.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, pihaknya tengah membantu pihak swasta itu menyelesaikan dokumen milik pekerja migran. Pendataan barang akan dilakukan per unit, bukan secara ‘gelondongan’.
“Kami di Bea Cukai melakukan pendampingan. Barang ini tertahan di perusahaan jasa titipan. Jadi confirm, barang ini belum di Bea Cukai,” kata Askolani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Pihaknya mendorong mereka menambah operasional jam kerja di pelabuhan, untuk menyelesaikan pendetailan barang-barang milik pekerja migran itu.
“Sampai Jumat lalu, komitmen mereka menyelesaikan (dokumen barang PMI),” ujar Askolani.
Dalam mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan, peraturan terbaru melalui PMK Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia.
Hal itu menjadi kemudahan pengiriman barang impor milik Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peraturan tersebut diundangkan pada 11 Desember 2023.
Peraturan tersebut memuat beberapa hal pokok, seperti ketentuan pembebasan bea masuk barang kiriman, barang bawaan penumpang berupa handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT), serta barang pindahan.
Ia menambahkan, jika proses pendataan dokumen sejumlah barang itu telah selesai, maka ketika mulai diperiksa Bea Cukai tidak memakan waktu lama.
“Alhamdulilah, dengan PMK tadi ini akan membantu mereka mempercepat mendetailkan (barang PMI). Kalau sudah selesai dokumenmya, di Bea Cukai hanya hitungan jam sudah selesai,” jelas Askolani.
Tertahannya barang PMI karena masih berlakunya pengaturan khusus, pengiriman barang Pekerja Migran Indonesia mengacu pada aturan umum barang kiriman yaitu PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengemukakan, banyak barang kiriman Pekerja Migran Indonesia tertahan di dua pelabuhan akibat pemberlakuan ketentuan tentang impor dan ekspor barang kiriman. Sejumlah barang itu tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 67 kontainer dan Pelabuhan Tanjung Emas 35 kontainer. (dan)
