INDOPOSCO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 110 sertifikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Desa Bumi Agung Marga, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.
Sertifikat ia serahkan kepada 10 orang perwakilan penerima di Landasan Udara (Lanud) M. Bun Yamin, Kabupaten Tulang Bawang, pada Selasa (28/11/2023).
Sertifikat diserahkan setelah konflik tanah di lokasi tersebut berhasil dituntaskan. Konflik terjadi karena tanah yang didiami sebagian warga berada di kawasan yang terdapat Hak Pengelolaan (HPL) milik Departemen Pertahanan dan Keamanan Cq. Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU).
Penyerahan sertifikat ini juga menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menuntaskan PTSL serta menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi bersama sejumlah pihak.
Dalam hal penyelesaian konflik di Kabupaten Lampung Utara ini, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan TNI-AU dan pemerintah daerah setempat.
“Perjalanan panjang untuk mendapatkan sertifikat itu juga harus diselesaikan dengan koordinasi yang ketat. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih, terutama kepada TNI-AU, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan BPN,” ucap Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/Kepala BPN mengingatkan bahwa permasalahan yang terjadi di Lampung Utara adalah permasalahan yang memang bisa diselesaikan. Sebab menurutnya, tumpang tindih di atas tanah yang dikelola secara hukum oleh TNI-AU bisa diserahkan kepada masyarakat karena berdasarkan sejarah, tanah diserahkan kepada TNI-AU untuk digunakan sebagai lokasi atau lahan transmigrasi, kemudian oleh TNI-AU disertipikatkan menjadi HPL.
“Tanah ini tidak terdaftar di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, red) yang masuk ke dalam Undang-Undang 1/2004, yaitu soal kekayaan negara, sehingga memang dalam klausul disebutkan tanah itu bisa dihibahkan, diserahkan atau menggunakan aturan hukum lainnya. Sehingga, dengan koordinasi seperti ini bisa diselesaikan. Ini saya sampaikan untuk memberi gambaran kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban mafia tanah,” lanjut Hadi Tjahjanto.
Asisten Logistik Kasau, Marsda TNI M. Khairil Lubis yang hadir mewakili Kepala Staf Angkatan Udara mengutarakan bahwa TNI-AU turut bangga menjadi bagian pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan aset di tanah air.
Ia menyadari, tingginya kebutuhan akan aset tanah juga berimplikasi terhadap kompleksitas di dalam pengelolaannya, sehingga sangat rentan terhadap tumpang tindih kepemilikan khususnya jika tidak disertai komitmen pengelolaan yang baik.
“Terlebih setiap kasus permasalahan aset tanah memiliki konteks dan dinamika sendiri, termasuk pada aset tanah transmigrasi permukiman AU atau Transkimau di Lampung Utara yang telah menjadi permasalahan yang cukup kompleks selama empat dekade terakhir,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia bersyukur atas kerja sama komprehensif antara masyarakat, pemerintah, dan TNI-AU yang telah memberikan upaya terbaik untuk menemukan solusi yang adil dalam menyelesaikan permasalahan aset tanah di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.
“Kami juga berterima kasih kepada ATR/BPN yang telah berkoordinasi dengan TNI-AU dan Kementerian Pertahanan untuk menyelesaikan permasalahan aset tanah ini, sehingga tanah seluas 46,2 hektare di atas tanah Transkimau Lampung Utara dapat diserahkan kepada masyarakat,” kata Marsda TNI M. Khairil Lubis.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Kalvyn Andar Sembiring menuturkan, pihaknya telah mengurai permasalahan tersebut sejak lama hingga akhirnya pada 2021 PTSL dijalankan di salah satu desa yang sudah tercatat sebagai aset TNI-AU. Dengan koordinasi yang baik maka 110 bidang tanah yang tadinya masuk ke dalam aset TNI-AU dapat diselesaikan dan diserahkan sertipikatnya kepada masyarakat hari ini.
“Kami berharap sertifikat yang diserahkan tentunya bisa memberikan jaminan kepastian hukum di kemudian hari. Kami juga berharap, sertifikat yang diserahkan hari ini bisa masuk ke lalu lintas perekonomian nasional, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan pemegang sertipikat,” ungkap Kalvyn Andar Sembiring.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
Turut hadir, Gubernur yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung; Bupati yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Utara. (srv)
