INDOPOSCO.ID – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) menyerukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, guna menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
Seluruh warga negara, menurut Ketua Umum THN AMIN Ari Yusuf Amir, memiliki tanggung jawab untuk turut mengawasi Pilpres. Pengawasan semesta yang dilakukan secara partisipatif adalah kunci untuk menjamin proses pemilu yang jurdil.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum profesional, buruh, petani, atau siapapun itu, untuk aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik-praktik curang,” tegas Ari di sela-sela Deklarasi THN AMIN di Swasana Grand Ball Room, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Ari mengatakan, THN AMIN berpegang pada jargon “kami tidak takut” di dalam menghadapi segala intimidasi, kecurangan, maupun praktik-praktik manipulatif yang dilakukan oleh siapapun di dalam perjalanan menuju pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Jargon tersebut, ia harapkan juga menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat.
Lebih lanjut Ari menegaskan agar aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara dari level pusat hingga desa/kelurahan untuk mengedepankan hati nurani, terutama dalam menghadapi tekanan untuk merancang atau melakukan kecurangan.
“Kita semua, termasuk aparat, justru harus mencegah kekuatan-kekuatan jahat mengganggu demokrasi. Aparatur negara jangan malah menjadi pelaku kecurangan,” cetus Ari yang selama ini dikenal sebagai advokat senior.
Sementara, Ketua Dewan Penasihat THN AMIN, Hamdan Zoelva mengatakan, THN AMIN memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya supremasi hukum di Republik Indonesia. Organisasi ini telah berupaya mengantisipasi dan menanggapi berbagai upaya politisasi hukum dan manipulasi dalam pemilu, termasuk pembentukan tim hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Hamdan pun menyerukan masyarakat pemilih untuk cermat dalam memilih calon pemimpin, tidak tergoda oleh cara-cara tidak etis yang mengabaikan moralitas dalam berpolitik. “Pilpres adalah pesta demokrasi rakyat dan harus dijalankan dengan suka cita dan bermartabat,” ujar Hamdan Zoelva yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. (dil)
