INDOPOSCO.ID – Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyatakan, upaya Indonesia menyelesaikan konflik di Gaza telah optimal melalui jalur diplomasi dengan negara lain. Serta berbicara dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi mendukung solusi perdamaian yang adil.
“Sudah optimal melalui jalur-jalur resmi, baik PBB maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” kata Hikmahanto kepada INDOPOS.CO.ID melalui gawai, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Namun, ada cara di luar diplomasi yang harus dilakukan Indonesia yaitu mencoba komunikasi dengan Pemerintah Amerikat Serikat (AS) untuk menghentikan serangan Israel di Gaza, Palestina. Itu untuk mencegah lebih banyak korban berjatuhan.
“Mungkin yang belum adalah jalur tidak resmi, seperti Bapak Presiden mengontak Presiden Joe Biden agar AS mengendalikan Israel, utamanya demi kemanusiaan rakyat sipil,” ujar pakar hukum internasional itu.
Ia memang belum dapat memastikan kemungkinan besar upaya tersebut dapat berhasil. Hanya saja, Indonesia harus dapat memanfaatkan kesempatan yang ada.
“Ya kita tidak usah perdebatkan menurut saya. Sekecil apapun yang ada dan tersisa harus kita manfaatkan krn rakyat sipil di Gaza terus berjatuhan menjadi korban,” imbuh Hikmahanto.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut, baik pengesahan resolusi Majelis Umum PBB terkait situasi di Gaza. Indonesia merupakan salah satu co-sponsor resolusi PBB tersebut.
Majelis Umum PBB menyetujui draf resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan yang berlangsung lama dan berkelanjutan” segera di Gaza pada Jumat (27/10/2023). Draf resolusi tersebut memperoleh dukungan 120 suara, dengan 14 suara menolak dan 45 lainnya abstain.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak mengupayakan penyelesaian masalah di Gaza.
“Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi,” ucap Jokowi dalam laman resmi Setkab di Jakarta, Senin (30/10/2023). (dan)
