INDOPOSCO.ID – DPR dan pemerintah telah melakukan pengambilan keputusan tingkat I terhadap Revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk dibawa ke paripurna. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan saat ini secara hukum Indonesia memiliki dua ibu kota, yakni DKI Jakarta dan Nusantara.
“Memang tentu kami juga sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi Undang-Undang DKI, karena de jure, de jure sekarang kita punya dua Ibu Kota sebetulnya, Jakarta dan kemudian Nusantara itu,” kata Doli dalam keteranganya kepada wartawan, sebagaimana dikutip indopos.co.id, Rabu (20/9/2023).
Doli menyebut, dengan kejelasan Revisi UU IKN, maka perlu juga direencanakan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Ia meminta pemerintah segera mengusulkan perubahannya.
“Dengan sudah ditegaskannya kemudian disepakatinya undang-undang ini lebih sempurna lagi untuk dibawa ke Rapat Paripurna, maka seharusnya pemerintah segera melakukan usulan untuk melakukan perubahan Undang-Undang tentang DKI Jakarta,” terang Doli.
“Nah, bentuknya seperti apa kita belum tahu. Kita baru nanti akan membahasnya kalau nanti usulan dari pemerintah itu disampaikan. Tapi, kami dari beberapa bulan yang lalu sudah menyampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri agar Undang-Undang DKI Jakarta itu untuk segera direvisi,” sambungnya.
Ia kemudian menjelaskan progres RUU Daerah Khusus Jakarta yang disebut belum masuk ke DPR. Doli berharap pemerintah bisa segera merevisi undang-undang tersebut.
“Belum (masuk DPR), kan makanya saya katakan, sampai hari ini kan secara de jure ya Indonesia ini punya dua Ibu Kota, Jakarta dan Nusantara,” pungkas Doli. (dil)
