INDOPOSCO.ID – Lebih dari 100 orang terluka dalam bentrokan antara kelompok pengunjuk rasa dan pendukung pemerintah Eritrea di Kota Tel Aviv, Israel. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan para demonstran.
Pertempuran pecah pada hari Sabtu setelah ratusan warga Eritrea yang kritis terhadap pemerintah mendekati tempat acara pro-pemerintah Eritrea di Kedutaan Eritrea, di Kota Tel Aviv, Israel.
Para pengunjuk rasa menerobos penghalang polisi dan memecahkan jendela mobil polisi dan mobil lain serta jendela toko-toko di dekatnya. Mereka juga memasuki lokasi di dekat Kedutaan Eritrea, di Tel Aviv dan menghancurkan kursi dan meja.
Magen David Adom, layanan medis darurat Israel, mengatakan pihaknya merawat 114 orang, delapan di antaranya berada dalam kondisi serius.
Rekaman di media sosial menunjukkan pendukung pemerintah Eritrea memukuli pengunjuk rasa anti-pemerintah dengan pentungan. Sejumlah pria dengan luka di kepala dan lengan berlumuran darah, beberapa di antaranya tergeletak di taman bermain anak-anak.
Paul Brennan dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Yerusalem Timur yang diduduki, mengatakan polisi tidak mengantisipasi intensitas kekerasan yang terjadi.
“Para demonstran mampu menerobos penghalang dengan cukup cepat. Polisi harus membalas dengan gas air mata dan granat setrum. Terjadi baku hantam antara pengunjuk rasa dan polisi yang menggunakan peralatan anti huru hara,” ujarnya seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (3/9/2023).
“Setidaknya 30 petugas polisi terluka dalam bentrokan itu,” kata Brennan.
“Polisi mengatakan mereka menangkap 39 tersangka yang menyerang polisi dan melemparkan batu ke petugas. Beberapa dari mereka membawa senjata, gas air mata, dan pistol setrum listrik,” kata petugas.
Polisi menambahkan bahwa mereka memperkuat personel mereka di daerah tersebut karena pertempuran antara warga Eritrea dan polisi serta antara pendukung dan penentang pemerintah Eritrea dilaporkan terus berlanjut di tempat lain di selatan Tel Aviv.
Presiden Isaias Afwerki (77), telah memerintah Eritrea sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991. Asmara, Ibu Kota Eritrea tidak pernah mengadakan pemilihan umum. Partai politik dilarang, kebebasan berekspresi dan pers sangat dibatasi.
Tidak ada parlemen, pengadilan independen, atau organisasi masyarakat sipil. Selain itu, terdapat wajib militer yang ketat dan sistem kerja paksa, sehingga banyak warga Eritrea yang melarikan diri ke luar negeri.
Para pengunjuk rasa anti-pemerintah sebelumnya meminta polisi untuk membatalkan acara pro-pemerintah yang diselenggarakan oleh Kedutaan Eritrea, yang mereka tuduh berusaha memantau dan melacak mereka. (dam)
