INDOPOSCO.ID – DPRD DKI Jakarta mendorong PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) segera melakukan terobosan bisnis untuk bisa menambah pendapatan selain dari penjualan tiket (non-farebox).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan sebagai salah satu upaya mengurangi beban “Public Service Obligation” (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada PT TransJakarta terobosan itu memang dibutuhkan.
“Terobosan harus dilakukan, semisal badan bus bisa dijual, orang mau kok investasi di situ,” ujar Prasetyo seperti dikutip Antara, Jumat (13/1/2023).
DPRD DKI Jakarta sudah menyetujui penambahan PSO Rp300 miliar menjadi Rp3,5 triliun pada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023,.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga setuju kalau PT TransJakarta segera melakukan terobosan. Selain bisa mengurangi beban PSO, jasa transportasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya.
“Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari ‘non-farebox’ nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100 persen dibebankan kepada PSO bisa dikurangi dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI,” katanya.
Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta, Lies Permana Lestari mengatakan, pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari “non-farebox”. Dia optimistis pada tahun pertama ini dapat meraup hingga Rp600 miliar dari program tersebut.
Yakni melakukan branding di halte maupun di bus dengan bentuk statis ataupun digital. Lalu melakukan penamaan halte (naming rights) seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta serta menyewakan papan digital (digital signage) kepada pihak luar untuk beriklan.
“Paling terbesar dari branding bus dan halte, bisa sampai 60 persen dari pendapatan ‘non-farebox’ kami. Untuk aset yang ada, kami juga punya ‘digital signage’ 225 titik, kita akan coba ‘sounding’ ke klien untuk bisa beriklan,” tuturnya. (wib)
