INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat langkah menuju eliminasi tuberkulosis (TBC) pada 2030. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh rumah sakit meningkatkan penemuan kasus, memperkuat penanganan, dan memastikan pasien menjalani pengobatan secara berkesinambungan.
Pramono mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam meningkatkan penemuan serta penanganan kasus. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kesinambungan kebijakan.
“Saya memberikan dukungan sepenuhnya agar pada 2030 eliminasi TBC di Jakarta benar-benar bisa terwujud. Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Saya berharap kebijakannya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurut Pramono, tingginya mobilitas penduduk Jakarta dan kawasan metropolitan sekitarnya menuntut penanganan TBC yang terintegrasi. Kolaborasi perlu diperkuat antara rumah sakit pemerintah dan swasta, TNI-Polri, puskesmas, serta masyarakat.
Jakarta memiliki 197 rumah sakit, termasuk 31 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu. Pramono meminta seluruh jaringan fasilitas kesehatan tersebut dioptimalkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan pelayanan TBC.
Ia juga menegaskan bahwa akses pelayanan kesehatan tidak boleh dibatasi oleh kepemilikan KTP Jakarta. Penanganan penyakit menular, menurutnya, membutuhkan kerja sama lintas wilayah agar pengendalian berjalan efektif.
Di tingkat masyarakat, Pramono mendorong keterlibatan kader PKK, Dasawisma, dan unsur lingkungan untuk memperluas edukasi serta menjangkau warga yang membutuhkan pemeriksaan.
“Peran Pasukan Putih yang saat ini berjumlah 584 personel juga dinilai dapat mendukung upaya kesehatan berbasis komunitas sesuai tugas dan kewenangannya,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa percepatan eliminasi TBC merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan jaringan rumah sakit.
Benjamin mengatakan, peningkatan penemuan kasus harus disertai penanganan yang tepat dan evaluasi berkala. Pertemuan dengan para direktur rumah sakit juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan perbaikan program pada 2027.
“Perkembangan dari angka-angka yang dilaporkan Dinas Kesehatan DKI menunjukkan peningkatan, baik dalam penemuan kasus maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kami mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit untuk mencari hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan menyusunnya agar program pada 2027 lebih baik,” jelas Benjamin. (her)
