• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Netralitas ASN Diuji Jelang 2024

Ali Rachman Editor Ali Rachman
Rabu, 27 Juli 2022 - 14:57
in Nasional
Para pembicara berpose bersama usai diskusi pada acara pendidikan dan latihan (Diklat) Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Jakarta, Selasa (26/7). Foto: LAN untuk INDOPOSCO

Para pembicara berpose bersama usai diskusi pada acara pendidikan dan latihan (Diklat) Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Jakarta, Selasa (26/7). Foto: LAN untuk INDOPOSCO

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Sekitar 4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tepatnya 3.995.634 orang (Berdasarkan Data BKN per Desember 2021) akan diuji netralitasnya menjelang perhelatan PEMILU 2024.

Dengan jumlah tersebut, ASN menjadi salah satu pihak potensial yang dilirik oleh kontestan PEMILU untuk dijadikan lumbung suara.

BacaJuga:

Punya Pengalaman Politik dan Komunikasi Lintas Lembaga, Dasco Dinilai Layak Dampingi Prabowo

BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Menaker Minta Pekerja Bersabar

Terobosan di COP31, PLN Gandeng Norwegia dan GGGI Genjot Investasi PLTS

“ASN melalui kewenangannya memiliki kekuatan mengarahkan dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung kontestan tertentu. Tetapi disisi lain, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena diposisikan sebagai pihak yang netral dalam ajang PEMILU,” ucap Septi Melinda dalam diskusi acara pendidikan dan latihan (Diklat) Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (26/7).

Tahapan PEMILU sendiri diawali pada Agustus 2022 sampai dengan Oktober 2024 yang artinya ajang kontestasi politik menuju 2024 segera dimulai. Berbeda dengan PEMILU 2019, pada PEMILU kali ini pemilihan legislatif, DPD dan pemilihan presiden akan dilaksanakan secara serentak.

Baca Juga : Ini Hasil Simulasi PRC Terhadap Elektabilitas Ganjar-Sandi

Septi mengatakan asas Netralitas ASN tercantum dalam Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimensinya meliputi netral, tidak menunjukkan keberpihakan, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari intervensi politik, adil, dan melayani.

“Jika ASN melanggar ketentuan, maka menurut pasal 87 1ayat [4] huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi dan/atau pengurus partai politik,” jelasnya.

Selain itu, dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan, ASN dilarang memberikan dukungan kepada presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

“Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengerahkan PNS lainnya, menggunakan fasilitas negara, mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta PEMILU, memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP,” tegasnya.

Kondisi Riil di Lapangan

Berdasarkan hasil survei Netralitas ASN pada Pilkada serentak Tahun 2020 yang dirilis oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Desember 2021 menyebutkan ikatan persaudaraan (50,76 persen) dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik (49,72 persen) adalah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi netralitas ASN.

Septi menambahkan KASN juga mencatat bahwa pada Tahun 2020 terdapat 604 ASN dijatuhi hukuman disiplin akibat melanggar asas Netralitas pada Pilkada Tahun 2020 tersebut.

“Menghadapi fenomena pelanggaran asas netralitas ASN ini, pemerintah tidak tinggal diam. Dalam PILKADA serentak Tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PILKADA serentak yang netral, obyektif dan akuntabel,” kata Septi.

Selanjutnya melalui Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,

Dalam kesepakatan bersama itu, Pemerintah mengatur upaya dan langkah pencegahan, penjatuhan sanksi, pembentukan Satuan Tugas Pengawasan dan tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada PILKADA serentak Tahun 2020.

Jadi Landasan Utama

Netralitas menjadi salah satu landasan utama untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, netralitas harus dilakukan secara nyata oleh seluruh ASN untuk menjaga dan mencegah politisasi birokrasi.

“Karena itu, apabila terjadi politisasi birokrasi, akan menjauhkan ASN dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai key success factor bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good government and clean governance),” ucap Septi.

Netralitas ASN merupakan hal yang sangat krusial, dikarenakan ASN menjadi aktor intelektual dalam mewujudkan birokrasi mandiri, bersih dan melayani serta memiliki akses terhadap kebijakan dan keuangan negara.

Septi menyampaikan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan agar netralitas ASN tetap terjaga adalah, dengan menciptakan mekanisme kontrol internal dalam menjaga netralitas ASN sehingga apabila terdapat silent operation ASN yang terstruktur, sistematis, dan massif namun sulit terdeteksi dapat dikendalikan.

“Selain itu, juga diperlukan sikap tegas dari pemerintah dalam menegakkan aturan penjatuhan sanksi ASN yang melanggar asas netralitas tersebut,” kata Septi.

Netralitas ASN menimbulkan manfaat bagi beberapa pihak seperti Kepala Daerah yang membuat tercapainya target-target pemerintahan. Kemudian bagi birokrasi meningkatkan penerapan sistem merit, bagi pegawai ASN dapat mengembangkan karir lebih terbuka. Serta bagi masyarakat dapat lebih merasa dilayani dengan adil dan memuaskan.

“Disamping itu, dengan netralitas ASN diharapkan dapat membantu menghasilkan PEMILU yang jujur dan adil. Siapun pemenang dari hasil proses demokrasi harus mampu merangkul seluruh komponen bangsa untuk maju bersama menuju indonesia yang bahagia, adil dan makmur,” katanya. (dan)

Tags: ASNJelang 2024LANLembaga Administrasi Negaranetralitas asnpemilu

Berita Terkait.

dasco
Nasional

Punya Pengalaman Politik dan Komunikasi Lintas Lembaga, Dasco Dinilai Layak Dampingi Prabowo

Minggu, 15 November 2026 - 22:12
uang
Nasional

BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Menaker Minta Pekerja Bersabar

Minggu, 15 November 2026 - 18:18
Kemenag Siapkan 3 Strategis Penguatan Pesantren pada 2027, Ini Penjelasannya
Nasional

Terobosan di COP31, PLN Gandeng Norwegia dan GGGI Genjot Investasi PLTS

Minggu, 15 November 2026 - 03:33
Kemenag Siapkan 3 Strategis Penguatan Pesantren pada 2027, Ini Penjelasannya
Nasional

Kemenag Siapkan 3 Strategis Penguatan Pesantren pada 2027, Ini Penjelasannya

Minggu, 15 November 2026 - 01:32
Ketua DPD Sambut Baik Rencana Presiden Tambah Rp100 Miliar setiap Ibu Kota Provinsi
Nasional

Ketua DPD Sambut Baik Rencana Presiden Tambah Rp100 Miliar setiap Ibu Kota Provinsi

Sabtu, 14 November 2026 - 19:53
Asosiasi Kepala Sekolah Swasta Banten Apresiasi Program Sekolah Gratis, Jumlah Siswa Meningkat
Nasional

Dana Revitalisasi Pascabencana Sumatera Capai 98,8 Persen, Mendikdasmen: 4.922 Sekolah Kembali Normal

Sabtu, 14 November 2026 - 19:33

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10391 shares
    Share 4156 Tweet 2598
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3110 shares
    Share 1244 Tweet 778
  • Tokoh Banten Usulkan 4 Nama Pengganti Gibran, dari Dasco hingga Rosan

    1123 shares
    Share 449 Tweet 281
  • Wonho Umumkan Tur Dunia NOCHE 2027, Siap Konser di 10 Kota Amerika Serikat

    928 shares
    Share 371 Tweet 232
  • Waspadai Potensi Hujan di Sebagian Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Hari Ini

    845 shares
    Share 338 Tweet 211

OLAHRAGA

michael
Olahraga

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Editor Laurens Dami
Jumat, 13 November 2026 - 08:17

INDOPOSCO.ID – Manchester United (MU) akhirnya mengambil keputusan besar di tengah keterpurukan tim. Michael Carrick resmi kehilangan jabatannya sebagai manajer...

SelengkapnyaDetails
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
Arya Dwi Paramita

Pertamina MRS Jadi Kawah Candradimuka Pembalap Indonesia Menuju Panggung Dunia

Senin, 9 November 2026 - 19:19
Racikan Mesin hingga Bahan Bakar, Kunci Performa Tim di Pertamina MRS 2026

Racikan Mesin hingga Bahan Bakar, Kunci Performa Tim di Pertamina MRS 2026

Senin, 9 November 2026 - 12:05
STY

Persija vs Persebaya, Shin Tae-yong Wanti-wanti Pemain Tidak Lengah

Sabtu, 7 November 2026 - 15:45
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.