INDOPOSCO.ID – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong agar desa wisata dalam kawasan Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Floratama), Nusa Tenggara Timur, menjadi desa wisata yang tangguh terhadap bencana lewat manajemen krisis.
“Manajemen krisis itu bagaimana pendekatan sistemis yang bertujuan untuk membangun kapasitas ekosistem pariwisata dalam menyiasiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis,” kata Koordinator Bidang Manajemen Krisis, Direktorat Tata Kelola Destinasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Danesta F Nugroho ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Kamis.
Krisis kepariwisataan karena faktor alam dan non-alam akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekosistem parekraf, seperti menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, menurunnya pendapatan sektor ekonomi kreatif, menurunnya tingkat hunian kamar hotel, dan pekerja sektor pariwisata. Oleh karena itu, perlunya empat fase manajemen krisis, yakni fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, fase pemulihan, dan fase normalisasi.
Danesta juga mengatakan Kemenparekraf tengah berfokus pada fase kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana lewat mitigasi bencana.
Baca Juga: Sandi Promosi Rumah Adat di Tebing Tinggi Dengan “Storynomics Tourism”
Agar destinasi wisata aman dari bencana, ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan pada masing masing fase. Pada fase kesiapsiagaan sendiri, dilakukan kegiatan pemahaman risiko bencana, yakni tentang ancaman bahaya lokal baik historis maupun potensi ke depan serta pemahaman tentang jumlah masyarakat dan aset terpapar. Selain itu, ada pula fasilitas aman bencana dan tata kelola risiko bencana.
Sementara itu dalam upaya pengelolaan risiko bencana, ada beberapa hal yang harus dilakukan yakni mitigasi struktural, mitigasi non struktural, peningkatan kejelasan informasi mengenai kondisi, penguatan kesiapsiagaan wisatawan, penguatan siklus rantai peringatan dini, pendataan wisatawan, fasilitator informasi akses bagi wisatawan, dan fasilitator asuransi, serta membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata.
“Fokus kita bagaimana meningkatkan kapasitas suatu destinasi pariwisata dan desa wisata sehingga dapat mengurangi risiko bencana di desa wisata,” kata dia.
Guna mendorong desa wisata tangguh terhadap bencana, Kemenparekraf juga telah menyusun Business Continuity Plan (BCP) atau Manajemen Kelangsungan Usaha pada Sektor Parekraf dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran pelaku usaha mengantisipasi ketika terjadi risiko bencana. Tujuannya yakni mengurangi potensi kerugian ekonomi ketika terjadi bencana.
Dia menyebut konsep itu ideal dikembangkan di kawasan destinasi pariwisata guna meningkatkan keberlanjutan serta mempercepat pemulihan kawasan ketika terjadi bencana atau gangguan yang berdampak besar.
Berdasarkan profil bencana kawasan Floratama, Kemenparekraf mendata Kabupaten Manggarai Timur sebagai daerah dengan risiko multi bencana terbesar diantara daerah lain dalam wilayah Floratama. Sedangkan daerah dengan tingkat risiko paling rendah berada pada Kabupaten Ngada.
Selanjutnya, Kemenparekraf juga telah mengidentifikasi ancaman bencana pada beberapa desa wisata dalam kawasan Floratama. Selain itu ada pula desa tangguh bencana yang telah terbentuk di tiap kabupaten dalam Floratama.
Untuk melakukan mitigasi bencana, berbagai langkah dan masukan dilakukan Kemenparekraf, termasuk mendorong penggunaan dana desa pada setiap desa wisata. Prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam itu seperti pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, pembangunan jalur evakuasi, penyediaan penunjuk jalur evakuasi, kegiatan tanggap darurat bencana alam, penyediaan tempat pengungsian, serta rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan.
“Dana desa bisa digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa,” ucap dia. (bro)
