INDOPOSCO.ID – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menyatakan indeks demokrasi yang disertai kekerasan meningkat di Provinsi Banten.
Berdasarkan catatannya, dari perjalanan tahun 2019 yang nol persen, berubah menjadi 8 persen di tahun 2020.
“Hak politik menjadi catatan, demontrasi mogok yang bersifat kekerasan itu tinggi. Yang tadinya nol di 2019, di 2020 ada 8 persen, ternyata demontrasi ada kekerasan,” katanya saat jadi pembicara di refleksi akhir tahun, Kamis (30/12/2021).
Baca Juga : IPW: Kasus Buruh di Banten Perlu Pendekatan Keadilan Restoratif
Padahal menurutnya, demontrasi merupakan kebebasan berekspresi yang dilindungi Undang-undang. Namun tidak diperbolehkan untuk merusak fasilitas.
“Demontrasi ada kebebasan tapi jangan anarkis. Yang saya tidak setuju merusak fasilitas publik,” paparnya.
Selain itu, pihaknya menyinggung tentang minimnya rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten untuk pengawasan program kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Minim rekomendasi, jarang target yang dicanangkan jarang-jarang, ada 3,7 persen. Jadi panggil OPD untuk melaksanakan rekomendasi, DPRD ini kurang,” ungkapnya. (son)
