INDOPOSCO.ID – Perusahaan yang tidak memberikan upah di bawah ketetapan upah minimum (UM) bisa dipidana. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara daring, Selasa (16/11/2021).
Dia menegaskan, berdasarkan undang-undang (UU) Cipta Kerja tidak ada lagi penangguhan upah minimum bagi perusahaan. Sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022.
“Kalau tidak sebesar UM 2022, maka wajib membayar upah minimum sektor (UMS) yang masih berlaku,” katanya.
Ia menyebut, penetapan upah minimum provinsi (UMP) wajib ditetapkan oleh Gubernur selambat-lambatnya 20 November mendatang. Sementara penetapan upah minimum kota (UMK) ditetapkan 30 November mendatang.
Baca Juga: Pengiriman Tenaga Kerja ke Taiwan Dibuka Kembali
Lebih jauh ia mengungkapkan, kenaikan UM selama ini tanpa didasari kinerja individu. Sehingga, serikat pekerja (SP) kerap menuntut kenaikan upah minimum dari pada pembahasan upah berbasis kinerja/produktifitas.
“UM berdasarkan PP 36/2021 hanya berdasarkan wilayah provinsi dan kota. Tidak adalagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor (UMS), namun UMS yang ditetapkan sebelum 2 November masih tetap berlaku,” katanya.
Ia menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyampaikan data penetapan UM dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dan data tersebut telah disampaikan ke seluruh gubernur.
“Kami minta gubernur untuk menyampaikan ke seluruh bupati dan walikota,” ungkapnya.
“Kepala daerah bisa menetapkan UM berdasarkan indikasi makro di daerahnya masing-masing,” imbuhnya. (nas)
