INDOPOSCO.ID – Hentikan penembakan terhadap warga sipil di Papua. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Yan P. Mandenas melalui gawai, Rabu (10/11/2021).
Sebelumnya, dikatakan Mandenas, kasus penembakan warga sipil di Papua kembali mencuat. Kali ini terjadi di Kampung Mamba, Intan Jaya.
“Kalau kabar pemberitaan tersebut benar, kami mengecam hal itu. Jika benar penembakan itu dilakukan oknum TNI, maka ini menjadi bukti dari belum profesionalnya TNI dalam menangani persoalan keamanan di Papua,” terangnya.
Ia menuturkan, kasus penembakan terhadap warga sipil di Papua bukan kali pertama terjadi. Beberapa warga sipil Papua menjadi korban. Mereka di antaranya Pendeta Yeremia, Janius Bagau, dan anak-anak remaja Papua yang juga meninggal karena ditembak oknum TNI.
Bahkan, dikatakan dia, dalam catatan Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sepanjang Januari hingga Desember 2020 terjadi 63 peristiwa kekerasan militer (TNI/Polri) yang mengakibatkan 304 warga sipil di Provinsi Papua maupun Papua Barat menjadi korban.
Dua aparat Polri terlibat dalam kasus kekerasan paling banyak dengan 33 kasus, sedangkan aparat TNI terlibat dalam kasus kekerasan sebanyak 22 kasus. Aparat gabungan TNI-Polri terlibat dalam 8 kasus.
“Di mana perlindungan yang diberikan negara dan TNI terhadap rakyat. Kejadian penembakan ini tentu menggambarkan luputnya perlindungan negara dan TNI,” terangnya.
“Semboyan “Ksatria Pelindung Rakyat” yang menjadi nilai dalam tubuh TNI tampaknya kontradiktif dengan praktik-praktik yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, banyak hal yang bisa diambil dari konflik Papua yang sudah berlangsung lama. Salah satunya pendekatan dan respons negara terhadap penanganan konflik di Papua.
Pendekatan militeristik yang dipilih sepertinya masih jauh dari kata berhasil, karena perlawanan pun nyatanya tetap ada bahkan terus berkembang,” katanya.
“Ini sangat disayangkan dan seharusnya tidak terjadi. Karena, justru semakin menambah korban jiwa warga sipil yang padahal tidak terlibat konflik,” imbuhnya.
Dia meminta kepada pemerintah dan TNI untuk segera melakukan evaluasi kinerja dan pendekatan keamanan di Papua. Dengan melakukan pendekatan menjadi lebih humanis, yang lebih mengedepankan aspek-aspek berlandaskan kemanusiaan dan kemartabatan.
“Internal TNI juga harus menindak dan memberi sanksi tegas kepada oknum pelaku penembakan tersebut. Negara harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan,” tegasnya. (nas)
