INDOPOSCO.ID – Badai tindakan korupsi selalu menghantui tubuh partai Golongan Karya (Golkar). Beberapa oknum kader tebaik yang menduduki kekuasaan di eksekutif maupun legislatif, terjerat dengan korupsi.
Seperti yang dialami saat ini, setidaknya ada empat kader yang sudah ditetapkan tersankga lantaran tindakan korupsi. Mereka adalah eks Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin, eks Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin, Bupati Musi Banyuasin sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumsel Dodi Reza Alex Noerdin dan terakhir Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra.
Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, Golkar seperti sudah memiliki imun yang kebal terhadap kasus tindakan korupsi yang dilakukan oknum kadernya.
Dari perjalanannya, Golkar sempat digoyang beberapa kali dengan kasus korupsi, namun tidak pernah menjadi partai kecil karena selalu mengantarkan kadernya di papan eksekutif dan legislatif.
“Golkar ini partai yang sudah imun terhadap korupsi. Contoh, ketika 2014 lalu, Golkar diprediksi akan goyang korupsi dan jadi akan jadi partai kecil. Tapi faktanya Golkar menjadi partai papan atas,” katanya saat dihubungi, Rabu (20/10/2021).
Belum lagi guncangan kasus eks Ketua Umum Golkar dan Sekretaris pada tahun 2019 lalu, kedua pucuk piminannya terseret dengan tindakan korupsi. Tetapi kasus-kasus itu seolah tidak berpengaruh pada kontestasi politik.
“2019 lalu, Ketua umum-nya ditangkap (kasus korupsi), dan jangan lupa Sekjen-nya ditangkap, tapi tetap menjadi pemenang di DPR. Artinya mereka sudah imun dengan kasus korupsi,” ucapnya.
Berdasarkan analisanya, ketokohan kader di internal menjadi kunci lepas dari runtuhnya Golkar dari terpaan kasus korupsi. Terlebih, Golkar tidak mengedepankan satu tokoh dalam langkah politiknya.
“Di Golkar tidak mengedepankan tokoh satu kader, ada tokoh lain. Ketokohan itu rata, ini yang bagus dari Golkar. Sehingga satu tokoh korupsi, yang lain bisa menggantikan. Itu yang membuat Golkar tetap eksis, insfratuktur sistem partainya sudah jalan,” terangnya.
Namun, kasus-kasus korupsi yang menjerat oknum kader dapat mengganggu citra Golkar dan langkah Airlangga yang akan diusung menjadi Capres. Tetapi secara konsolidasi politik, hal itu dinilai tidak akan berdampak besar.
“Kalau menggangu citra partai iya, tapi menggangu dengan konsolidasi, tetap tidak. Mereka kelihatannya cuek-cuek saja karena sudah biasa. Besar kecil tentu akan berpengaruh pada pencalonan Airlangga, tapi Golkar tidak mengandalkan kadernya yang terjerat, jadi sudah imun,” paparnya.
Untuk menentukan langkah kemenangan Golkar, kata Ujang, Airlangga harus dipastikan memiliki elektabilitas yang tinggi. Mengingat, sekeras apapun perjuangan Golkar, tidak akan menang jika calon yang diusung tidak dikenal masyarakat.
“Golkar tidak bicara yang terkena kasus. Tapi di sisi lain Airlangga akan diserang oleh lawan politik terkait kasus korupsi kader Golkar, tapi yang paling penting meningkatkan elektabilitas Airlangga. Sekenceng apapun dukungan di internal, kalau elektabilitas tidak tinggi, akan repot,” ujarnya.
Kemudian yang paling penting lagi, Airlangga harus menekankan pada kader Golkar untuk tidak melakukan korupsi. Sebab hal itu akan menjadi batu ganjalan dalam langkah pencalonan.
“Airlangga harus bisa menekan ke kadernya agar tidak korupsi, kalau Airlangga benar-benar ingin didukung oleh rakyat,” ucapnya.
Di sisi lain, Ujang beranggapan bahwa agak sulit melakukan pembersihan terhadap oknum kader yang sudah dijerat melakukan tindakan korupsi, karena sudah menjadi oligarki.
“Ya sulit, karena Golkar sudah ada oligarki dan mereka sama-sama punya kartu, punya kesalahan. Ibaratnya kalau ketangkap resiko sendiri. Tidak mungkin ada pembersihan terhadap yang korupsi, karena tahu permainan masing-masing,” pungkasnya. (son)
