INDOPOSCO.ID – Untuk mengisi kekosongan 271 pimpinan daerah definitif pada tahun 2022 dan 2023, muncul wacana agar diisi Pelaksana tugas (Plt) dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Wacana ini tidak menjadi masalah bila TNI dan Polri yang dijadikan Plt daerah sudah berstatus pensiun. Mereka ini haknya sudah sama dengan warga sipil, yang diperbolehkan memimpin lembaga non-TNI dan Polri,” ujar Pengamat Komunikasi Publik M Jamiluddin Ritonga melalui gawai, Sabtu (2/10/2021).
Tidak semua pensiunan TNI dan Polri, menurut dia, layak menjadi Plt gubernur atau Plt bupati atau Plt wali kota. Mereka yang punya kapabilitas, integritas, amanah, dan memahami daerah tersebut yang sebaiknya diangkat menjadi Plt.
“Pimpinan seperti ini akan lebih diterima dan mampu melanjutkan pembangunan sesuai yang sudah direncanakan,” katanya.
Meskipun diperbolehkan, dikatakan dia, sebaiknya pensiunan TNI dan Polri hanya diberikan menjabat Plt daerah bila sudah tidak ada lagi warga sipil yang mampu. Pemerintah sebaiknya memprioritas warga sipil yang memenuhi kemampuan dan netralitas. Agar para Plt nantinya tidak ikut cawe-cawe dalam pilpres, pileg, dan pilkada serentak 2024.
“Kehawatiran itu menguat karena ada kemungkinan para Plt daerah digunakan untuk memenangkan parpol tertentu baik pada pilpres, pileg, dan pilkada serentak 2024,” katanya.
Semua kemungkinan tersebut, menurutnya, harus dicegah dari awal agar pemilu 2024 tetap berjalan jujur dan adil. Namun bagi TNI dan Polri yang masih aktif tentu tidak diperbolehkan menjadi Plt daerah.
“Mereka dilarang perundang-undangan berpolitik praktis, yang salah satunya menjadi Plt daerah,” ucapnya.
“Selain itu, TNI dan Polri di era reformasi sudah tidak diperbolehkan melaksanakan dwi fungsi. TNI hanya melaksankan pertahanan dan Polri hanya fokus mengurus keamanan,” imbuhnya. (nas)
