INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan, alasan upaya penjemputan paksa terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Meski sebelumnya dia berdalih sedang menjalani isolasi mandiri (isoman).
Azis bahkan mengirim surat kepada KPK, untuk meminta jadwal ulang pemeriksaan pada 4 Oktober 2021. KPK tak percaya begitu saja, kemudian melakukan pengecekan kondisi kesehatannya langsung.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pengecekan kesehatan itu dilakukan tim penyidik dengan melibatkan petugas kesehatan. Sebab, dalam surat Azis mengaku baru saja berinteraksi dengan seseorang positif Covid-19.
“KPK (coba) mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dengan melibatkan petugas medis,” kata Firli dalam keterangan virtual di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9/2021).
Setibanya penyidik KPK di rumah Azis, dilakukan pemeriksaan Covid-19 dengan menggunakan metode swab test. Hasilnya yang didapat ialah non-reaktif.
“Pengecekan kesehatan terhadap AZ (Azis Syamsuddin) berlangsung di rumah pribadinya dengan hasil ternyata menunjukkan non-reaktif Covid-19 sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK,” jelas Firli.
Firli menambahkan, bahwa upaya penjemputan paksa terhadap Azis dilakukan sesuai hukum berlaku. “KPK memandang syarat-syarat penahanan sudah tercukupi,” imbuh Firli.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.
Atas dugaan perbuatannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dan)
