INDOPOSCO.ID – Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) kabupaten/kota sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan fasilitas kesehatan (faskes) untuk meningkatkan capaian pelayanan KB di setiap daerah.
“Kita harus bekerja sama dengan faskes baik negeri maupun swasta, serta wajib ada MoU bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi seperti ini. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) juga memudahkan anggaran medis, seperti bidan dan dokter. Itu sudah termasuk di anggaran BOKB-nya (Bantuan Operasional Keluarga Berencana),” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/9/2021).
Perjanjian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan memonitoring kendala-kendala terkait pelayanan KB yang dihadapi di lapangan, seperti pemakaian alat kontrasepsi dan tingginya angka kehamilan pada ibu.
Berdasarkan data SDKI pada 2017, cakupan pemakaian alat kontrasepsi modern masih terbilang rendah, yakni 57,2 persen. Selain itu, data SKAP pada 2020 menyebutkan tingginya kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 20,3 persen dan angka stunting (anak lahir kerdil) di Indonesia masih sebesar 27,7 persen, menurut data SSGBI 2019.
Sehingga, untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan KB, seluruh fasilitas kesehatan tersebut perlu teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN yang nantinya dapat didukung melalui anggaran dana alokasi khusus (DAK) sub bidang KB.
DAK sub bidang KB fisik maupun DAK nonfisik (BOKB) pada 2021, termasuk menyediakan menu sarana penunjang pelayanan KB yang ditujukan untuk mendukung pelayanan KB MKJP, alat obat kontrasepsi dan dukungan operasional stunting juga telah disediakan oleh BKKBN.
“Anggaran yang sudah disiapkan oleh BKKBN tersebut, sebelumnya dialokasikan melalui provinsi, sekarang ke tingkat kabupaten/kota. Maka dari itu, BKKBN menggelontorkan dana DAK dan BOKB ini untuk pelayanan masyarakat yang tidak mampu bisa dilayani dengan baik di beberapa titik,” ujarnya dilansir Antara.
Melalui MoU itu, diharapkan capaian pelayanan KB akan meningkat, keberlangsungan pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) tetap terjaga, target sasaran strategis BKKBN dapat diwujudkan dengan tetap mempertimbangkan pendekatan budaya kearifan lokal, serta memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku.
“Harapan saya di masa pandemi ini kita bisa bermanfaat untuk masyarakat agar selalu gotong royong dan memberikan layanan kesehatan KB di beberapa titik agar bisa menyebar dengan cepat dan menyeluruh,” jelas Hasto. (aro)
