INDOPOSCO.ID – Batalnya pinjaman dari PT Sarana Multi Infrakstruktur (SMI) senilai Rp 4,1 triliun berimbas ke beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan di Provinsi Banten pada tahun 2021 ini.
Salah satunya adalah anggaran program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) tahun 2021 sebesar Rp 50 miliar direfocusing sebesar Rp 25 miliar atau 50 persen dimasukkan dalam anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19.
Dengan adanya refocusing itu, maka bantuan sosial yang semula dianggarkan sebesar Rp 1 juta per kepala keluarga (KK) kini menjadi Rp 500 ribu per KK. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten memastikan setengah anggaran program Jamsosratu 2021 sebesar Rp25 miliar masuk dalam anggaran BTT untuk penanganan Covid-19.
“Pemotongan bantuan Jamsosratu tersebut nantinya akan pindah alokasikan pada pos anggaran BTT untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Banten,” ujar Rina, Senin (6/9/2021).
Rina mengatakan untuk dana Jamsosratu, Rp 25 miliar dikelola Dinas Sosial (Dinsos). Sedang Rp 25 miliar lagi tetap di Dinsos namun dialihkan ke BTT untuk BST.
Rina mengungkapkan, pemotongan itu merupakan hasil kesepakatan antara TAPD dan DPRD Banten. Di mana 50 persen anggaran Jamsosratu masuk dalam BTT.
Rina mengakui, pergeseran anggaran merupakan imbas dari batalnya pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp 4,1 triliun yang sebelumnya masuk dalam APBD 2021.
“Gagalnya pinjaman dari PT.SMI tahun ini dan cukup berpengaruh pada pendapatan dan belanja daerah. Pemprov Banten terpaksa harus menggeser sejumlah anggarannya pada pos anggaran lainnya yang dianggap prioritas,” pungkasnya. (dam)
