INDOPOSCO.ID – Pegiat media sosial (medsos) Ferdinan Hutahean ikut menyoroti terkait dukungan Anggota DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Tidak hanya mendukung Andika, Effendi juga mendukung Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
“Jika secara pribadi, Efendi Simbolon menyatakan dukungan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, maka biasa saja dalam politik. Tapi jika pernyataan Effendi Simbolon sebagai Anggota Komisi I DPR atau mewakili PDIP tentu tidak boleh. Karena Komisi I DPR terdiri dari berbagai fraksi atau partai,” ujar Ferdinan di Jakarta, Senin (6/9/2021).
Dia menilai jika pernyataan Effendi Simbolon tersebut mewakili PDIP, maka patut dipertanyakan. Karena selama ini Effendi Simbolon juga bukan sosok yang bisa dikategorikan mewakili sikap – sikap PDIP secara partai. Oleh karena itu Ferdinan menduga dukungan Effendi Simbolon untuk Jenderal Andika hanya bersifat pribadi. “Jadi dukungan kepada Jenderal Andika Perkasa hanya pernyataan pribadi Effendi Simbolon saja,” tandasnya.
Ia menilai, dukungan Effendi Simbolon kepada Jenderal Andika Perkasa juga lumrah. Sebab saat ini banyak politisi yang mendukung Jendela Andika sebagai calon Panglima untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun Effendi Simbolon sebagai anggota PDIP mestinya bisa membedakan posisinya apakah sebagai DPR, sebagai anggota partai maupun pribadi.
“Kalau pernyataan tersebut sebagai pernyataan pribadi itu lumrah dan sah-sah saja. Tapi kalau bicara sikap lembaga Komisi I DPR maupun PDIP, maka Edfendi Simbolon tidak bisa mewakilinya,” ungkapnya.
Terkait apakah Effendi Simbolon patut diberikan sanksi, menurut dia, sepanjang pernyataan tersebut secara pribadi, maka tidak masalah dan tidak bisa diberikan sanksi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono mengatakan, kegiatan dukung mendukung terhadap sosok calon Panglima TNI merupakan sesuatu yang absurd. Karena pemilihan dan pengangkatan Panglima TNI adalah sebuah rutinitas organisasi belaka.
Selain itu pergantian Panglima TNI juga bukan kompetisi politik layaknya pemilihan terbuka. “Semua ada aturannya, dipilih oleh Presiden sebagai hak prerogatif Presiden,” ujarnya.
Perlu diketahui, selain Jenderal Andika Perkasa, nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono juga menguat untuk menggantikan posisi Panglima Hadi Tjahjanto yang sebentar lagi masuk masa purnatugas pada November 2021. (nas)
