INDOPOSCO.ID – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah sejumlah tempat kaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel), mendapat apresiasi.
Diketahui, pengadaan itu merupakan program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tahun anggaran 2017. Lahan itu sempat viral disebut sekolah helikopter lantaran tidak memiliki akses.
Selaku pelapor, Direktur Eksekutip Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada mengatakan, tiga tahun sudah kasus itu dilapokan tanpa ada kabar dan kejelasan.
Dengan adanya penggeledahan, hal itu merupakan pintu gerabng untuk mengusut tuntas pelaku-pelaku yang terlibat yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
“Sebagai pelapor, tentu saya mengapresiasi langkah yang diambil oleh tim penyidik KPK. Meskipun saya lapor pada 20 Desember 2018, hampir 3 tahun yang lalu, saya memaklumi. Sebab dipastikan di KPK itu ada ribuan perkara yang dilaporkan banyak pihak dari berbagai pelosok negeri ini,” katanya saat dihubungi, Kamis (2/9/2021).
Ia meyakini pelaku sebentar lagi akan diungkap. Begitu pun dengan penikmat aliran dana dari penyalahgunaan tersebut.
“KPK tentu lebih faham dalam mengambil sikap, terkait siapa saja yang terlibat dalam perkara ini. Demikian pula aliran uangnya ke pihak mana saja, raanya tidak akan sulit,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan, pada 31 Agustus 2021, tim penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang, Banten dan Bogor yaitu rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini.
“KPK nantinya akan selalu menyampaikan kepada publik setiap perkembangan penanganan perkara ini dan kami berharap publik untuk juga turut mengawasinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali mengatakan, selama proses penggeledahan tersebut, telah ditemukan dan diamankan berbagai barang yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti di antaranya dokumen, barang elektronik dan 2 unit mobil.
“Selanjutnya akan dilakukan analisa dan segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud,” pungkasnya. (son)
