INDOPOSCO.ID – Batalnya pinjaman daerah Rp4,1 triliun dari PT. Multi Infrastruktur berdampak panjang pada pembiayaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
Plt Sekda Banten Muhtarom mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) masih dilakukan bersama badan anggaran. Biaya setaip program kegiatan yang diajukan, masih sangat dimungkinkan untuk diubah.
“Belum tuntas, maksudnya masih berlanjut untuk dijadwalkan (pembahasan) berikutnya. (KUA-PPAS) Masih mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perubahan, itu yang kita sampaikan ke dewan,” katanya, Sabtu (28/8/2021).
Ia mengaku ada sejumlah program mengalami penyusutan akibat batalnya rencana pinjaman daerah senilai Rp 4,1 triliun ke PT SMI.
Menurutnya, penyusutan bukan hanya pada program fisik saja, bantuan keuangan (bankeu) kabupaten kota juga turut berdampak. Namun, hal itu belum ditetapkan karena masih dalam pembahasan.
“Anggaran yang di awalnya didanai dari sumber SMI, karena SMI nggak jadi, otomatis berkurang. Itu yang nanti dibahas. Enggak hanya itu, tapi semua yang dari sumber yang tidak ada lagi (pinjaman daerah-red) ya otomatis berpengaruh kepada yang lain,” ungkapnya.
Diketahui, pembatalan pinjaman daerah PT SMI senilai Rp4,1 triliun batal karena pemerintah pusat mewajibkan adanya bunga 6 persen. Selain itu, tenor pinjaman yang dipersingkat dari 8 tahun menjadi 5 tahun. Sehingga, membebani APBD dalam menyicil pinjaman. (son)
