INDOPOSCO.ID – Upah adalah hak dasar pekerja. Kehadiran upah minimum merupakan bentuk kebijakan perlindungan konkret bagi para pekerja.
Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri dalam keterangan, Rabu (25/8/2021).
Untuk itu, menurut dia, Kemenaker bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum 2022. Pengkajian tersebut dilakukan melalui Forum Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
“Kebijakan pengupahan jadi program strategis nasional. Setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja,” katanya.
Ia mengatakan, pengupahan merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri.
“Kami akan libatkan pengusaha dan serikat pekerja (SP)/ serikat buruh (SB),” ucapnya.
Ia menyebut, penetapan upah minimum harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. (nas)
