INDOPOSCO.ID – Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan belum ada urgensi untuk dilakukannya amandemen terbatas terhadap UUD RI 1945.
Dia menilai gagasan amandemen terbatas hanya untuk satu atau dua pasal sulit dilakukan, karena norma konstitusi kait berkait antara yang satu dengan lainnya.
“Sikap NasDem sudah jelas terkait usulan amandemen terbatas terhadap UUD RI 1945, kami melihat saat ini belum ada urgensi untuk dilakukan amendemen konstitusi,” kata Taufik saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Selasa (24/8).
Menurut dia, keinginan untuk melakukan amandemen terbatas yaitu hanya untuk memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tidak bisa serta merta dilakukan begitu saja tanpa berdampak kepada sistem ketatanegaraan saat ini, seperti kedudukan MPR sebagai lembaga negara serta kedudukan dan pertanggungjawaban Presiden.
Sementara itu dia menilai, jika tetap ingin melakukan amandemen terbatas maka akan selalu berpotensi membuka kotak pandora untuk mengubah pasal-pasal lain.
“Namun karena perubahan amandemen harus berbasiskan kepada adanya kebutuhan dengan keinginan yang kuat dari rakyat, maka suara rakyat harus terlebih dahulu didengarkan,” ujarnya.
Taufik mengatakan amandemen konstitusi boleh saja dilakukan karena Pasal 37 UUD RI 1945 memberikan peluang tetapi untuk memutuskannya harus ada pelibatan publik secara luas tidak bisa hanya ditentukan pimpinan MPR atau sebagian fraksi di MPR saja.
Dia menilai, idealnya ada konsultasi publik yang masif sehingga akan terlihat apa yang menjadi harapan masyarakat karena amandemen konstitusi berbeda dengan pembuatan UU.
“Konstitusi adalah hukum dasar, karena itu melakukan amendemen konstitusi berarti mengubah fundamental yang akan mempengaruhi sistem tata negara dan proses kebangsaan kita,” katanya.
Menurut dia, kebutuhan amendemen harus menjadi kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan elit sehingga gagasan amendemen konstitusi harus menjadi hasil musyawarah dengan kepentingan rakyat yang dijalankan MPR.
Dia menjelaskan, keinginan melakukan amandemen kelima secara terbatas yang muncul saat ini tidak berangkat dari sebuah evaluasi bersama rakyat.
Hal itu menurut dia berbeda dengan dengan amandemen kesatu hingga keempat tahun 1999-2002, yang merupakan satu rangkaian, yang didasarkan satu kebutuhan mendesak mengubah sistem bernegara setelah terjadi reformasi tahun 1998.
“Karena itu konsultasi publik yang masif harus dilakukan agar gagasan amandemen ini menjadi diskursus publik dan memiliki landasan kebutuhan yang kuat. Namun karena masa pandemi ini tentu pasti sulit kita berharap konsultasi publik dapat berlangsung optimal, karena itu tidak tepat jika mendorong amandemen konstitusi di tengah pandemi seperti ini,” ujarnya.
Taufik menegaskan NasDem akan bertanya kepada rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Menurut dia, selama belum ada kebutuhan yang kuat dari rakyat, maka belum perlu untuk melakukan amandemen kelima terhadap UUD RI 1945. (mg3)
