INDOPOSCO.ID – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan Presiden Ke-2 RI, Soeharto masih memiliki relevansi untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia saat ini. Salah satu yang disorot adalah keberhasilan sektor pertanian yang pernah mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan.
Usai menghadiri Seminar Nasional bertema Kepemimpinan Jenderal Besar TNI HM Soeharto di Jakarta, Rabu (24/6/2026), Fadli menegaskan bahwa pengalaman masa lalu dapat menjadi pelajaran berharga bagi upaya memperkuat kemandirian bangsa.
“Salah satunya adalah kebijakan di sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, Indonesia berhasil swasembada pangan di tahun 1984. Yang tadinya kita kelaparan, menjadi swasembada pangan. Itu kan prestasi yang luar biasa,” kata Fadli kepada awak media.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penerapan Revolusi Hijau yang mendorong modernisasi pertanian dan peningkatan produksi, terutama komoditas padi.
Fadli juga menyinggung peran Koperasi Unit Desa (KUD) yang pada masanya menjadi salah satu penggerak ekonomi pedesaan.
“Dan saat itu, Pak Harto menggerakan KUD (Koperasi Unit Desa) dengan berfokus pada pertanian. Di zaman Pak Harto pun, industrialisasi dan investasi mulai bergerak di Indonesia,” jelas Fadli.
Ia melihat konsep tersebut memiliki kemiripan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang kini dikembangkan pemerintah, meski dengan cakupan yang lebih luas.
“KDMP ini ditujukan untuk menggerakan perekonomian desa, dengan membuka akses bagi petani, nelayan, pekebun, pedagang kecil, untuk bisa meletakkan produknya disana dan mereka bisa mendapatkan harga yang pantas dari hasil mereka tersebut. Koperasi itu kekuatannya kan kebersamaan, mereka bisa menentukan harga produknya,” terangnya.
Sebagai pembanding, Fadli mencontohkan keberhasilan sistem koperasi pertanian di Jepang melalui JA Zen Noh yang dinilainya memiliki pengaruh besar terhadap rantai ekonomi pedesaan.
“Awalnya, pasti akan ada penyesuaian dan permasalahan. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik,” tuturnya.
Selain menyoroti sektor ekonomi, Fadli juga memandang Soeharto memiliki kontribusi dalam diplomasi internasional. Ia menyebut kiprah Indonesia di berbagai forum dunia hingga peran mediasi dalam konflik regional sebagai bagian dari warisan kepemimpinan tersebut.
“Kita bisa melihat, keterlibatan Pak Harto di ASEAN, APEC, maupun Gerakan Non Blok. Bahkan Pak Harto juga dicatat sebagai mediator dalam berbagai konflik antar negara, di Kamboja maupun Philipina,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai Soeharto meninggalkan jejak penting di bidang pendidikan, khususnya melalui program pemberantasan buta aksara dan perluasan akses sekolah dasar.
“Terutama dalam sektor pendidikan, yaitu dalam program pengentasan buta aksara dan pemenuhan pendidikan dasar,” kata Mu’ti.
Ia mengingatkan bahwa pada awal pemerintahan Soeharto, tantangan pendidikan nasional masih sangat besar. Karena itu, pembangunan SD Inpres menjadi salah satu program yang dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Dengan program pendidikan dasarnya saat itu, terutama SD Inpres-nya, yang dibangun di seluruh Indonesia, Indonesia bisa bebas 3B, buta aksara, buta angka, dan buta pengetahuan dasar. Ini lah jasa-jasa beliau yang tak bisa kita abaikan,” terangnya.
Peringatan haul ke-105 HM Soeharto tahun ini diisi dengan Seminar Nasional bertajuk “Kepemimpinan Jenderal Besar H.M. Soeharto” serta lomba melukis sketsa yang diikuti 1.126 peserta dari berbagai jenjang usia, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Jumlah peserta tersebut turut mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai salah satu lomba sketsa dengan peserta terbanyak.
Panitia menyebut rangkaian kegiatan tersebut menjadi wadah untuk merefleksikan kembali nilai kepemimpinan, pengabdian, dan semangat pembangunan yang pernah mewarnai perjalanan Indonesia.(her)
