INDOPOSCO.ID – Pemerintah mulai mengubah wajah badan usaha milik negara (BUMN) secara besar-besaran. Di bawah restrukturisasi yang digerakkan bersama Danantara, perusahaan negara yang dinilai tidak produktif dipangkas, biaya operasional ditekan, sementara kontribusi BUMN terhadap negara justru menunjukkan lonjakan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, perubahan tersebut bermuara pada satu prinsip: BUMN harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi ruang bagi kepentingan segelintir orang.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Saat Danantara dibentuk, pemerintah menemukan struktur BUMN yang membengkak hingga 1.074 perusahaan, termasuk anak, cucu, dan cicit perusahaan. Dari jumlah tersebut, banyak yang dinilai tidak produktif sehingga pemerintah memilih melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Hingga kini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 tersisa paling banyak 300 perusahaan. Artinya, hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” katanya.
Perampingan tersebut mulai memberikan dampak langsung terhadap biaya operasional. Pemerintah mencatat penghematan overhead telah menembus lebih dari Rp50 triliun, antara lain dari biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, hingga perjalanan dinas.
Angka itu masih akan digenjot. Pemerintah menargetkan penghematan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.
“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ungkapnya.
Bukan hanya biaya yang ditekan. Kinerja sejumlah perusahaan negara juga menunjukkan perbaikan tajam dalam enam bulan pertama 2026. Keuntungan PT TIMAH mencapai Rp2,7 triliun atau sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Laba bersih PT Semen Indonesia melonjak 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Perubahan juga terlihat di sektor penerbangan. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat Garuda Indonesia yang sebelumnya tidak beroperasi berhasil direaktivasi. Dengan tambahan tersebut, armada aktif Garuda kini mencapai 104 pesawat. Prabowo berharap maskapai nasional itu kembali membukukan keuntungan secara berkelanjutan pada awal 2027.
Namun, pembenahan tidak berhenti pada struktur dan efisiensi. Pemerintah juga memperketat tata kelola perusahaan, termasuk memastikan laporan keuangan benar-benar menggambarkan kondisi BUMN yang sebenarnya.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegas Prabowo.
Hasil koreksi dan pembenahan tersebut tercermin dari lonjakan keuntungan BUMN. Laba meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau tumbuh 75,3 persen.
Pada 2025, dividen BUMN mencapai Rp142,3 triliun. Setelah dikurangi penyertaan modal negara (PMN), kontribusi bersih BUMN naik dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025. Angka tersebut diproyeksikan kembali meningkat menjadi Rp200 triliun pada 2026 tanpa PMN.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” ujar Prabowo seraya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran Danantara.
Pemerintah selanjutnya mengarahkan peningkatan kinerja BUMN untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi. Sepanjang 2026, Danantara telah melakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi, mulai dari pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter alumina menjadi aluminium.
Proyek-proyek tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, tetapi juga membuka puluhan ribu lapangan kerja.
Strategi itu akan diperkuat melalui pendekatan upstreaming. Pemerintah berencana mengakuisisi perusahaan-perusahaan terbaik dunia untuk mendapatkan teknologi, kekayaan intelektual, manajemen, akses pasar, serta pengalaman yang dibutuhkan Indonesia.
Dengan demikian, restrukturisasi BUMN tidak sekadar soal memangkas jumlah perusahaan. Pemerintah ingin membangun korporasi negara yang lebih ramping, sehat, transparan, produktif, dan mampu menghasilkan nilai yang kembali dirasakan masyarakat. (her)
