INDOPOSCO.ID – Juru bicara Komite Parlemen Urusan Dewan dan Urusan Dalam Negeri Iran Valiullah Bayati menyatakan bahwa prinsip-prinsip umum dari rencana aksi strategis untuk mengelola Selat Hormuz telah disepakati dalam rapat Komisi Dewan Parlemen.
“Rencana aksi strategis untuk memastikan keamanan dan kemajuan Selat Hormuz serta Teluk Persia telah ditinjau oleh Komisi Dewan dan, setelah mendengarkan berbagai pendapat, garis besarnya telah disetujui,” kata Valiullah Bayati kepada kantor berita Tasnim Iran seperti dilansir dari Al Jazeera, Jumat (14/8/2026).
Salah satu keputusan dalam rencana tersebut melarang pelayaran kapal dan peralatan milik AS, Israel, dan “negara-negara musuh” lainnya melalui Selat Hormuz.
“Hal ini karena negara-negara tersebut telah menggunakan Selat Hormuz untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap negara kami, dan telah melakukan tindakan yang tidak adil dan agresif terhadap rakyat Iran,” ujar Bayati.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pihaknya ‘memiliki’ Selat Hormuz, sembari menegaskan bahwa Iran tidak lagi mempunyai kendali atas lalu lintas kapal di jalur perairan strategis tersebut.
“Kami memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz saat ini. Mereka tidak memiliki kendali. Kami memiliki kendali penuh. Kami yang memilikinya,” klaim Trump seperti dilansir dari Al Jazeera, Rabu (12/8/2026).
Pernyataan itu muncul setelah Teheran menyatakan tidak akan membuka kembali jalur pelayaran vital tersebut hingga Washington memenuhi beberapa syarat, termasuk ganti rugi perang dan penghentian sanksi.
Trump menambahkan bahwa jika Iran menantang AS, negara tersebut akan dihancurkan. Namun, AS sejatinya menghadapi hambatan besar di lapangan sejak konflik bersenjata meletus pada akhir Februari 2026.
Juru Bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Sardar Mohebi menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz bergantung pada mekanisme dan syarat khusus dari Iran, serta tidak berkaitan dengan negosiasi yang tengah berjalan dengan Oman.
“Bagi kami, Selat Hormuz bukan sekadar jalur perairan ekonomi, melainkan bagian dari kekuatan geografis dan strategis,” jelas Mohebi terpisah dalam laporan kantor berita semi-resmi di Iran, Tasnim, seperti dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (8/8/2026).
Ia menambahkan, pembukaan jalur perairan tersebut bergantung pada AS yang sepenuhnya menerima syarat-syarat Iran dan berhenti mencampuri negosiasi regional.
“Setiap kali AS menerima syarat-syarat Iran, Selat Hormuz pasti akan dibuka,” imbuh Mohebi. (dan)
