INDOPOSCO.ID – Pembahasan anggaran Basarnas dan BMKG di DPR RI memunculkan sorotan tajam terkait efektivitas penggunaan dana negara untuk perlindungan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta kedua lembaga tersebut menyusun rencana kerja dan anggaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan mendesak di lapangan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026), Erna menegaskan bahwa Basarnas dan BMKG memegang peran vital sebagai ujung tombak negara dalam menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman bencana maupun kondisi cuaca ekstrem.
Perhatian khusus diberikan kepada Basarnas. Menurutnya, sejumlah kebutuhan belanja modal yang berkaitan langsung dengan operasi penyelamatan masih belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas tugas kemanusiaan di lapangan.
“Saya lihat dalam pemaparannya masih zero. Contoh seperti ada pengadaan kapal SAR untuk kelas 2 dan kelas 5, ini sangat penting sekali. Kemudian UAV (Unmanned Aerial Vehicle), peralatan drone, dan radar locator, tapi itu belum dianggarkan. Kita minta perhatian khusus bahwa peralatan-peralatan strategis ini yang wajib dianggarkan. Bagaimana kemudian kita memberikan beban kepada Basarnas untuk melakukan dan menjaga keselamatan rakyat kalau tidak didukung dengan peralatan yang baik dan bagus?” tegas Erna.
Tak hanya Basarnas, BMKG juga diminta memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk memperkuat sistem mitigasi bencana dan menghadapi fenomena iklim seperti El Nino yang dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional.
Erna menilai wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, terutama kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan sumber aktivitas tektonik, membutuhkan perhatian lebih besar melalui penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan.
“Anggaran itu harus fokus juga diberikan treatment khusus kepada wilayah atau daerah-daerah yang rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, yang dalam satu tahun saja guncangan gempanya tahun 2025 guncangan gempanya sudah 627 kali dan itu berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Maka saya minta BMKG maupun Basarnas memberikan perhatian khusus,” tutup Erna.
Melalui dorongan tersebut, Komisi V DPR RI berharap alokasi anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kapasitas alat, teknologi, dan sistem mitigasi yang mampu melindungi masyarakat ketika bencana terjadi. (her)
