INDOPOSCO.ID – Peralihan tata kelola Blok Rokan oleh Pertamina mendapat simpatik dari publik. Hal itu dianggap bagian dari revitalisasi aset milik pemerintah.
Meski demikian, tantangan Pertamina tidak mudah untuk menyediakan kebutuhan minyak dan gas (migas). Produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dihasilkan Pertamina harus mencukupi kebutuhan bagi masyarakat.
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan, salah satu yang harus diperhatikan dari produksi Pertamina adalah dampak lingkungan hidup. Sebab dengan aset yang berusia tua dan perawatan kurang optimal, dapat menyebabkan kasus rawan kebocoran atau kebakaran kilang minyak.
“Ancamannya, bisa mengurangi stok BBM hingga kelangkaannya yang akan merugikan bagi pelayanan publik,” katanya pada Diskusi Publik dengan tema “Revitalisasi Aset PT Pertamina: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Berkeadilan, yang diselenggarakan oleh The Indonesian Sinergy bekerja sama dengan National Youth Council (NYC) Indonesia, Jumat (13/8/2021), secara virtual.
Turut hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman; Manager Aset dan Business Initiative PT Pertamina (Persero), Mendi Gergasi dan Pengamat Kebijakan Publik, Lukman Malanuang. Sedangkan moderator pada acara ini Direktur Eksekutif The Indonesian Sinergy yang juga Chairman National Youth Council (NYC) Indonesia, Tantan Taufik Lubis.
Ia menyebutkan, Pertamina perlu membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang, sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.
“Pertamina harus terus mendukung perekonomian masyarakat kecil seperti kolaborasi dengan ojek online, angkot dan kelompok UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah),” ungkapnya.
Selama tahun 2021, Ombudsman telah menangani dua laporan masyarakat, yakni kasus kebakaran kilang minyak Pertamina Balongan Indramayu dan PT Pertamina PHE ONWJ di Karawang, keduanya di Jawa Barat.
Menurutnya, agar kerugian perseroan tak semakin membengkak, maka perhatian revitalisasi mesti ditujukan pada kilang-kilang tua yang sudah lemah untuk berproduksi lebih.
“Sebab, bila jumlah produksi tak bergerak dan bahkan mengalami penurunan, maka wajar bila pemerintah terus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” jelasnya. (son)
