INDOPOSCO.ID – Pemerintah yang mewajibkan warga negara untuk melakukan vaksin adalah tindakan yang melanggar hak warga negara, sesuai Pasal 5 UU Kesehatan. Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Hukum Ismail Rumadan melalui gawai, Selasa (10/8/2021).
Apalagi, menurut dia, jika surat keterangan vaksin tersebut digunakan sebagai persyaratan dalam berbagai aktivitas publik. “Ini artinya apa? Pemerintah gagal paham aturan hukum,” tegasnya.
Dia mengatakan, program vaksinasi untuk menekan angka penularan Covid-19 dan membentuk herd imunity. Namun dengan kebijakan wajib sertifikat vaksinasi adalah tidak tepat.
“Pemerintah telah gagal memberikan pemahaman yang baik kepada rakyat terkait pentingnya vaksin untuk mencegah risiko tertularnya Covid-19,” katanya.
“Apalagi vaksin yang digunakan di Indonesia diragukan kualitasnya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menjadi ragu dan bingung, sebab tidak ada jaminan keamanan dan kesehatan dalam menggunakan vaksin,” imbuhnya.
Merujuk UU Kesehatan, dikatakan dia, maka rakyat tidak bisa dipaksa untuk vaksinasi. Seharusnya pemerintah, menurutnya, memikirkan bagaimana memberikan makan kepada rakyatnya, agar sehat dan bebas dari segala macam penyakit.
“Sesuai UU negara menjamin kehidupan rakyatnya, ketika sedang dilanda wabah atau penyakit. Tapi pemerintah selalu mengelak dari tanggung jawab untuk memberikan jaminan kehidupan bagi rakyat di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya. (nas)
