INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan negara tetangga sudah merespons terkait upaya pencarian tersangka mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku.
Diketahui, National Central Bureau (NCB) Interpol telah menerbitkan “red notice” terhadap Harun, tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020.
“Beberapa tetangga telah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun Masiku). Saya tidak mau menyebutkan negara tetangganya mana, namun sudah respons itu,” kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8/2021).
Dia mengatakan, lembaganya terus berupaya mencari keberadaan tersangka Harun bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia( Kemenkumham) maupun NCB Interpol.
“Terkini kami meminta bantuan bekerja sama dengan pihak Imigrasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Kenapa? Karena mereka punya jejaring lengkap dengan imigrasi- imigrasi di negara tetangga. Itu satu,” kata dia seperti dikutip Antara, Senin (2/8/2021).
“Yang kedua, KPK pun membuat surat kepada Interpol. Kenapa? Kami meyakini bahwa kami tidak mampu untuk melakukan penangkapan sendiri apalagi kalau seandainya patut kuat dugaan kami yang bersangkutan di luar negeri, sehingga kami meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan yang kami sebut dengan “red notice” dan itu sudah dikerjakan oleh NCB Interpol,” ujar Firli.
Ia juga mengingatkan kepada pihak- pihak yang diduga sengaja menyembunyikan Harun dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Aku mau berkata kalau selaku pihak yang merahasiakan ataupun itu dalam jenis benda siapa yang menghalang- halangi mengenai pelacakan, investigasi, penuntutan, hingga mereka itu masuk perbuatan kejahatan lain yang diatur dalam Hukum 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan itu Artikel 21 serta itu masuk kejahatan,” tuturnya pula.
Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.
“Makanya kami sampaikan, jadi kalau ada pihak- pihak yang menyembunyikan atau membantu dia disembunyikan di mana itu masuk dalam kategori tindak pidana dan itu sudah beberapa pihak yang pernah kami lakukan penyidikan, kami lakukan penahanan,” ujar Firli.
Dalam kasus tersebut, juga menjerat mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka. KPK pun telah mengeksekusi Wahyu ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun.
Sedangkan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang ikut menerima suap Rp600 juta dari Harun bersama- sama dengan Wahyu divonis empat tahun penjara.
Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38. 350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp600 juta dari Harun yang saat ini masih buron.
Tujuan penerimaan uang tersebut, agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dari Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Riezky Aprilia kepada Harun.(mg1)
