INDOPOSCO.ID – Kantor Staf Presiden menegaskan upaya penanganan pandemi Covid-19 lewat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ataupun Darurat merujuk pada darurat kesehatan.
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan peraturan PPKM Mikro dan Darurat merupakan tindak lanjut dari berbagai upaya penanganan bencana nonalam Covid-19 sebagai bencana nasional, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 sebagai Bencana Nasional.
“Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 ini merujuk pada Keppres No 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan kedaruratan kesehatan Corona Virus Desease 2019,” ujar Jaleswari dalam siaran pers, di Jakarta, Jumat (16/7).
Jaleswari pula melaporkan Presiden tetap memberikan kepercayaan serta penugasan pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) untuk melakukan penguatan dan mengambil langkah-langkah cepat dan pas untuk menangani peningkatan penyebaran Covid-19.
“5M, 3T dan vaksinasi jadi tindakan prioritas, yang dilaksanakan di tingkat provinsi, kota serta kabupaten, dengan melibatkan peran aktif Forkopimda, seluruh unsur 3 pilar baik pemerintahan daerah, Polri serta TNI, dan peran serta masyarakat untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan vaksinasi,” ujar Jaleswari.
Menanggapi berkembangnya kekhawatiran peningkatan status darurat kesehatan, Jaleswari menerangkan kalau Pemerintah disaat ini terfokus pada arahan Presiden untuk memperkuat pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Darurat, yang di bawah kendali penuh gubernur, wali kota serta bupati, dengan merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri dalam penerapannya.
“Presiden memimpin serta mengatur upaya pemulihan pandemi Covid-19 selama 24 jam, dengan mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Presiden yakin sinergi dan kerjasama antara pemerintah serta masyarakat akan membuahkan hasil pulihnya situasi segera,” jelas Jaleswari. (mg2)
