INDOPOSCO.ID – Pemerintah menyiapkan APBN 2027 sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi dengan tetap menempatkan disiplin fiskal sebagai pijakan utama. Dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, APBN diarahkan tidak hanya untuk menggerakkan ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat dan memperkuat fondasi transformasi jangka panjang.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan arah tersebut dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2026 di Bogor, Kamis (1/10/2026).
“APBN 2027 mengusung tema ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’. Ini akan didorong oleh APBN 2027 sebagai salah satu sumber pertumbuhan, dengan tujuan supaya APBN 2027 bisa menumbuhkan (to grow), APBN bisa melindungi masyarakat yang kurang beruntung (to protect), dan APBN bisa melakukan transformasi ekonomi kita (to transform), tentu dalam koridor fiskal yang prudent,” ujar Juda.
Menurut Juda, fungsi to grow akan diwujudkan melalui dorongan terhadap aktivitas ekonomi dan investasi, sekaligus mendukung agenda pembangunan prioritas dan pertumbuhan berkelanjutan. Sementara to protect berarti memastikan APBN tetap hadir menjaga daya beli, kesejahteraan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Selanjutnya, to transform berarti APBN harus mampu memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui investasi serta pengembangan hilirisasi dan industrialisasi,” ungkapnya.
Untuk menopang agenda tersebut, pemerintah menyiapkan strategi penguatan penerimaan negara. Dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan memperluas basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi, optimalisasi Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine, serta memperketat pengawasan terhadap Wajib Pajak strategis dan berisiko tinggi.
Penguatan juga dilakukan melalui penegakan hukum pajak dan optimalisasi insentif. Sementara di sektor bea dan cukai, pemerintah akan memperkuat pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, mengintensifkan kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan bea masuk komoditas tertentu, serta memperluas basis penerimaan bea keluar dan BKC.
“Lalu dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) melalui perbaikan tata kelola, penguatan SIMBARA, dan peningkatan nilai tambah yang ramah lingkungan,” terang Juda.
“Kita juga akan meningkatkan kualitas layanan PNBP melalui standardisasi, inovasi, digitalisasi, dan penyederhanaan layanan, juga memastikan peningkatan kepatuhan PNBP melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Ini yang diharapkan menjadi penguatan sumber-sumber penerimaan,” sambungnya.
Di sisi pembiayaan, pemerintah menetapkan defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Strategi pembiayaan akan lebih mengandalkan sumber domestik untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak global.
“Strategi utamanya adalah tetap fokus dominannya di pembiayaan dari domestik yang relatif tidak rentan terhadap gejolak global. Surat Berharga Negara (SBN) kita sekarang ini mungkin hanya 13-14 persen yang dimiliki asing. Sementara, 10 tahun lalu SBN kita hampir 40 persen yang dimilik asing. Ini tentu saja bisa mengurangi kerentaan di pasar uang dan pasar valas kita,” tutur Juda.
Selain mengendalikan defisit dalam batas aman dan berkelanjutan, pembiayaan 2027 akan diarahkan pada pengelolaan kas dan utang secara aktif, optimalisasi peran Danantara, Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund, serta penguatan ketahanan fiskal menghadapi ketidakpastian.
Pemerintah juga akan memperluas akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai penyangga untuk memitigasi risiko.
Seluruh strategi tersebut, kata Juda, bermuara pada satu hal: menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal.
“Kita sudah banyak belajar dari negara-negara yang utangnya banyak dan defisitnya tinggi. Itu semua pertumbuhannya ups and downs, tidak sustainable, dan yield mereka lebih tinggi, biaya utangnya lebih mahal, ditambah juga tidak sustainable. Jadi disiplin itu penting dalam pengelolaan fiskal, dan trust itu sangat dipengarugi oleh kedisiplinan kita,” tambahnya. (her)Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung/istimewa
