INDOPOSCO.ID – Eneng Fadliah binti Fadilah, seorang nenek berusia 76 tahun, berhasil menang di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) melawan Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lebak dan Endang Darukutni, mantan pejabat di Setda Kabupaten Lebak.
Kuasa hukum Eneng Fadliah, Acep Saepudin dan Partners (ASP Law Firm) kepada INDOPOSCO mengatakan, pihaknya kembali menang pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perkara PTUN dengan Nomor Perkara 123 K/TUN/2021.
Dijelaskan, dalam putusan tingkat kasasi tersebut, Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung Dr Irfan Fachruddin, SH, C.N, sebagai Ketua Majelis bersama-sama dengan Dr H Yodi Martono Wahyunadi, SH, M.H, dan Dr Yosran, SH, M.Hum, memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Eneng Fadliah binti Nursaman.
Dalam putusan mejelis hakim itu membatalkan putusan PTUN Jakarta, Nomor 206/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 1 September 2020 yang membatalkan Putusan PTUN Serang Nomor 5/G/2020/PTUN.SRG, Tanggal 6 Mei 2020.
Mejelis hakim juga meminta kepada BPN Lebak untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00261 di Desa Sajira Mekar, yang diterbitkan tanggal 23 Juni 2016 dengan Surat Ukur (SU) Nomor 220/Sajira Mekar/2016 Tanggal 18 Mei 2016, dengan Luas Tanah 9.633 M2 atas nama Nji Chusdajah Binti Sarbini.
“Majelis hakim juga mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00261/Desa Sajira Mekar, yang diterbitkan Tanggal 23 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 220/Sajira Mekar/2016 Tanggal 18 Mei 2016, Luas Tanah 9.633 M2 atas nama Nji Chusdajah Binti Sarbini,” kata Acep, Jumat (16/7/2021).
Acep menjelaskan, perkara ini berawal dari adanya seorang nenek lanjut usia asal Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, bernama Eneng Fadliah yang mengaku dizalimi dan dikriminalisasi.
”Klien kami tersebut memiliki sebidang tanah di Desa Sajira Mekar, Kecamatan Sajira. Namun, tiba-tiba ada pihak lain dalam hal ini ahli waris Nji Chusdajah binti Sarbini yang membuat sertifikat tepat di atas tanah klien kami, selanjutnya klien kami dilaporkan ke kepolisian dan dijadikan tersangka oleh Polres Lebak dengan tuduhan penjualan tanah tanpa hak,” ungkapnya.
Setelah mempelajari kasus tersebut dan melihat banyak kejanggalan dalam perkara ini, akhirnya Acep Cs memutuskan untuk menggugat pembatalan sertifikat milik Nji Chusdajah tersebut yang terbit di atas tanah milik Eneng Fadliah yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya.
“Alhamdulillah gugatan kami dikabulkan seluruhnya,” kata Acep.
Pihaknya meminta Kepala BPN Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut dan meminta Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, dan Kapolres Lebak untuk segera menghentikan penyidikan dan mencabut status tersangka terhadap kliennya, karena Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan dasar oleh Polres Lebak untuk menjadikan kliennya sebagai tersangka telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Sementara kepala kantor BPN Kabuapten Lebak, Agus Sutrisno yang dimintai komentar atas putusan Mahkamah Agung ini, enggan memberikan tanggapan lebih jauh.
“Saya sudah tahu dan akan mempelajari dulu,” ujarnya singkat. (yas)
