INDOPOSCO.ID – Eksponen Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pro Jokowi-Amin mengadakan rapat untuk membahas persoalan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan menghasilkan enam keputusan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Amin, Ato’ Ismail mengatakan, hal pertama itu meminta kepada pemerintah untuk fokus dan serius serta bertanggungjawab mencari obat Covid-19, di antaranya meneliti dan mengkaji madu sebagai obat sesuai Alquran surat An Nahl ayat 69.
“Sebagai negara penganut Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama Pancasila wajib bagi pemimpin dan rakyat melaksanakan sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mencari jalan keluar persoalan besar rakyat dan negara, yakni keluar dari wabah Covid-19 ini,” ujarnya kepada media melalui keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).
Kedua, meminta agar PPKM Darurat di hentikan karena tidak menyelesaikan masalah, buktinya terjadi penambahan jumlah penderita sampai positif Covid-19 tembus 56 ribu kasus per hari dan kematian 900-an orang per hari.
Ketiga, mengembalikan kebijakan PPKM Mikro untuk menangani Covid-19 sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tetap melakukan prokes ketat. Keempat, mengoptimalkan semua potensi dalam mencapai target 70 persen rakyat tervaksin, baik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), organisasi profesi dan lain lain.
Berikutnya, meminta pemimpin dalam menangani Covid-19 agar di kembalikan kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, sehingga terjadi manajemen yang baik, yakni the right man on the right place.
“Prinsip di mana seseorang ditempatkan berdasarkan keahlian yang dimilikinya sehingga orang tersebut bisa bekerja dengan lancar dan nyaman serta hasil pekerjaannya pun akan lebih optimal dan lebih memuaskan,” katanya.
Terakhir, meminta prasarana dan sarana kesehatan seperti jumlah rumah sakit dan fasilitas rumah sakit dan tenaga kesehatan agar di tingkatkan kuantitas dan kualitas sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mampu menangani berapapun jumlah rakyat yg membutuhkan perawatan akibat Covid-19.
“Konsekuensinya anggaran kesehatan agar dinaikkan berkali-kali lipat dan bila di perlukan dilakukan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk mengubah struktur anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sekarang,” tegasnya. (arm)
