INDOPOSCO.ID – Pemerintah jangan nekat membuka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di tahun ajaran baru 2021/2022. Kasus Covid-19 saat ini naik signifikan, bahkan anak-anak banyak terpapar varian delta.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat Debby Kurniawan melalui gawai, Selasa (13/7/2021).
Menurut dia, sekolah yang belum siap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) agar tidak memberlakukan PTM terbatas. Kendati, keputusan tersebut sulit bagi dunia pendidikan.
“Jangan dipaksakan. Apalagi saat ini kita belum siap vaksin untuk anak-anak di bawah 12 tahun,” katanya.
Lebih jauh Debby mengungkapkan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbasis daring masih efektif menjawab pendidikan di tengah masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih siap menerapkan kebijakan tersebut.
“Kita sudah melakukan PJJ hampir setahun lalu. Harus ada perbaikan menyeluruh dari evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) atas PJJ tahun lalu,” tegasnya.
“Jangan ada lagi siswa yang tidak mendapatkan layanan pendidikan karena masalah jaringan, keterbatasan gawai, guru yang tidak siap dan materi pembelajaran yang dikeluhkan siswa membosankan,” imbuhnya.
Ia menuturkan, pandemi saat ini menempatkan Indonesia peringat kasus Covid-19 tertinggi di dunia, dengan kurang lebih 40 ribuan kasus, disusul negara India. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri, bahwa pemerintah harus menerapkan PJJ berbasis daring.
“Jangan sampai pemberlakukan kebijakan PTM terbatas hanya menyumbang kasus Covid-19 di Indonesia,” ujarnya.
“Varian delta sangat cepat penyebaran dan penularannya. PJJ harus dipilih dan disiapkan serius. Jangan sampai anak-anak kita tidak mendapatkan layanan pendidikan lagi seperti awal-awal pandemi,” imbuhnya.
Pemerintah pusat, dikatakan Debby, harus memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengelola pendidikan. Hal ini untuk meminimalisir stigma daerah tidak bisa membuat kebijakan.
“Tata kelola pendidikan tinggi di pusat, sekolah menengah atas di Provinsi dan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar di kabupaten/ kota. Ya berikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelolanya. Jangan ada lagi daerah mau ini salah, mau itu salah,” katanya. (nas)
