INDOPOSCO.ID – Harga jual listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) harus disubsidi oleh pemerintah. Karena, Tarif listrik dari PLTSa lebih tinggi akibat faktor investasi yang lebih besar serta teknologi pembangkitnya lebih mahal
Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRES) Marwan Batubara dalam keterangan, Sabtu (3/7/2021).
Ia menyebut, PT PLN (Persero) membeli listrik yang dihasilkan dari PLTSa seharga 13,35 sen dolar AS per kWh atau setara Rp 1.800/kWh. Harga pembelian listrik tersebut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden (PP) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
“Saya kira kalau sudah nanti tarif (PLTSa) tinggi dan kemudian PLN harus menaikan tarif listrik, ujung-ujungnya kan kita rakyat ini yang akan menanggung,” ungkapnya.
Adapun biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) PLN pada Januari – Mei 2021 tercatat senilai Rp1.277 per KWh. Pada tahun lalu, rata-rata BPP PLN sebesar Rp1.322 per KWh.
“Nampak jelas, harga beli listrik dari PLTSa masih jauh lebih mahal di atas rata-rata biaya pokok penyediaan listrik PLN,” tegasnya.
Dia mengatakan, kehadiran PLTSa membawa manfaat bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satunya, masalah biaya penanganan sampah di daerah turun.
“Jadi Pemda jangan cari untung atau malah berkontribusi supaya tarif itu turun,” ucapnya.
Bagi pemerintah pusat, lanjut dia, PLTSa bisa menurunkan polusi secara nasional. Secara nasional PLTSa menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus mensubsidi harga PLTSa.
Beban biaya yang besar dari PLTSa harus terdistribusi secara adil dan priorited baik kepada PLN, pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.
Perlu diketahui, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, jumlah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 864.469 ton/hari, dan yang tidak terkelola sebesar 3.964.946 ton/hari. (nas)
