INDOPOSCO.ID – Nasib pinjaman daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada PT Sarana Multi Insfratuktur (SMI) senilai Rp4,1 triliun masih digantung.
Pemprov Banten dibuat pusing dengan adanya ketentuan baru, bahwa tenor (jangka waktu) yang awalnya diperbolehkan 8 sampai 10 tahun, kini berubah menjadi tiga sampai lima tahun.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait jawaban pasti pinjaman daerah. Mengingat, dana pinjaman itu menjadi sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.
“Nanti kita kontak gimana kondisinya di pusat, kita juga diskusikan di tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Nanti kita lihat, kalau nggak ada uang mau pinjam apa? Sampai bulan ini karena kita belum mendapatkan jawaban secara utuh. Kita lakukan koordinasi dengan dewan terkait hal ini,” katanya, Senin (14/6/2021).
Ia menuturkan, program yang telah ditenderkan kepada pengusaha diberhentikan sementara hingga kepastian dana pinjaman disalurkan. Pihaknya menegaskan, jika ada pengusaha yang keberatan dengan hal itu, maka dipersilakan melakukan gugatan.
“Ini juga termasuk kita evaluasi, kalau pinjaman dapat berjalan. Sementara dihentikan dulu sampai berhasil. Ada pasti (komunikasi dengan pengusaha). Keberatan ya uangnya nggak ada gimana. Kalau keberatan ya gugat,” tegasnya.
Ia menuturkan, dalam melakukan pinjaman daerah harus hati-hati dan bijaksana. Perlu ada pembahasan spesifik terkait dengan kondisi kemampuan APBD.
“Refocusing kita sekarang sudah refocusing. Ini perlu hati-hati dan bijak dengan teliti. Tidak gampang batalin, kita dalami betul, kita hitung kembali, rekontruksi kembali APBD kita gimana,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menerangkan, aturan tenor baru yang mensyaratkan pinjaman daerah harus dilunasi dalam jangka waktu lima tahun, agak memberatkan APBD.
“Agak memberatkan (APBD). Nanti saya belum bisa memberikan keputusan tolak atau menerimanya yah,” terangnya.
Menurutnya, keputusan Pemprov Banten menolak atau melanjutkan pinjaman daerah akan ditentukan melalui pembahasan TAPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Karena, pengesahan APBD 2021 disepakati bersama.
“Itu sedang kita bahas. Menurut saya, selama itu tidak membebani APBD Pemprov Banten akan terima jika membebani kenapa akan ditolak. Ini akan dibahas kembali dengan DPRD, karena yang dicanangkan di APBD produk bersama antara eksekutif dan legslatif,” jelasnya.
Ia berujar, sejauh ini belum ada kepastian saluran dana pinjaman. Yang pasti pada prinsipnya, Pemprov akan menolak pinjaman jika memberatkan APBD.
“Belum, karena belum ada kepastian disalurkannya kapan? Kalau disalurkan di akhir tahun tidak efektif perencanaan programnya kan,” ujarnya. (son)
